BNPB Soroti Lonjakan Bencana: Alih Fungsi Lahan Picu Kerentanan Wilayah

Di ruang rapat Komisi VIII DPR, Senayan, Selasa lalu, suasana cukup tegang. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memaparkan data bencana yang fluktuatif. Upaya menekan dampak bencana, katanya, sempat menunjukkan hasil. Dari 2021 hingga 2023, trennya turun. Tapi tahun 2024, angkanya melonjak lagi.

"Itu gara-gara beberapa bencana yang sulit diprediksi," ujar Suharyanto.

Dia menyebut letusan Gunung Lewotobi Laki-laki dan banjir bandang atau yang dikenal lokal sebagai galodo di Sumatera Barat. Dua peristiwa itu, selain merenggut nyawa, juga menghancurkan infrastruktur dan rumah warga. Kerusakannya cukup parah.

Namun begitu, pukulan terberat justru datang di penghujung 2025. Tepatnya tanggal 25 dan 26 November. Bencana besar melanda tiga provinsi sekaligus di Sumatera. Peristiwa tunggal itu langsung meledakkan statistik dampak bencana ke level yang mengkhawatirkan.

"Jadi, penurunan yang berhasil kami raih selama tiga tahun sebelumnya, langsung naik drastis," jelasnya dengan nada serius.

Lalu, apa akar masalahnya? Suharyanto tak hanya menyalahkan cuaca ekstrem. Menurut dia, ada faktor lain yang lebih sistematis dan menggerogoti ketahanan lingkungan kita.

"Di sisi lain, kerentanan beberapa wilayah di Indonesia sudah sangat tinggi. Ini akibat maraknya alih fungsi lahan," tegas Suharyanto.

Dia melihat, perubahan guna lahan yang masif itu secara nyata mengurangi daya dukung lingkungan. Ketika daya tahannya melemah, wilayah-wilayah tersebut jadi rentan. Gampang sekali terdampak bencana, seperti yang terjadi di Sumatera. Persoalannya jadi kompleks; bukan hanya soal cuaca, tapi juga soal bagaimana kita memperlakukan lahan.