Pasca-Bencana, Sumbar Bangkit dengan Desain Permanen

Di Auditorium Gubernur Sumbar, Jumat malam (28/1) lalu, suasana terasa cukup padat. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, secara resmi menerima dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dari Gubernur Mahyeldi. Ini bukan sekadar serah terima biasa. Rosiade menegaskan, langkah ini jadi dasar komitmen nyata pemerintah pusat dan DPR untuk mengawal pemulihan Sumbar. Mereka tak mau main-main.

Rapat koordinasi yang digelar itu menghadirkan hampir semua kepala daerah. Hadir antara lain Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz, Wali Kota Padang Fadly Amran, dan Bupati Solok Jon Firman Pandu. Tak ketinggalan, Bupati Sijunjung Benny Dwifa, Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra, serta sejumlah pejabat setingkat bupati dan wakil bupati lainnya. Mereka semua datang dengan satu agenda: membahas penanganan infrastruktur yang porak-poranda.

Forum itu juga diramaikan oleh perwakilan dari berbagai balai di bawah Kementerian PU, direksi BUMN Karya, Kemenhub, hingga unsur perguruan tinggi. Kehadiran mereka menunjukkan betapa kompleksnya pekerjaan rumah yang menanti.

Gubernur Mahyeldi, dalam paparannya, menyoroti sebuah hal penting. Kehadiran langsung sejumlah pejabat tinggi Jakarta, mulai dari Presiden hingga Menteri PU Dody Hanggodo, disebutnya sebagai bukti perhatian serius. “Ini perhatian yang nyata,” tegasnya.

Menurut Mahyeldi, Menteri Dody sudah blusukan ke sejumlah titik kritis. Dari Padang Pariaman, Malalak di Agam, hingga ke Tanah Datar dan Payakumbuh. Pesan dari pusat jelas: penanganan jangan lagi bersifat sementara. Desainnya harus lebih kuat, tahan menghadapi ancaman serupa di masa depan.

Ia lalu merinci empat fokus utama. Pertama, perbaikan jalan dan jembatan. Kedua, penanganan permanen untuk kawasan rawan seperti Lembah Anai. Ketiga, relokasi rumah warga yang berada di zona bahaya. Keempat, pemulihan pasokan air bersih, khususnya untuk Kota Padang. Mahyeldi meminta semua bupati dan wali kota proaktif. Data kerusakan harus akurat dan cepat, agar urusan anggaran nanti tidak tersendat oleh masalah administrasi.

Di sisi lain, Andre Rosiade menyampaikan posisi DPR.

“Kami akan kawal percepatan anggaran. Pastikan BUMN Karya bergerak cepat di lapangan,” ujarnya.

Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan sejumlah BUMN seperti Hutama Karya dan Nindya Karya. Tujuannya, memastikan kesiapan alat berat di titik-titik rawan, misalnya Silaiang dan Malalak. Tapi Rosiade juga mengingatkan soal kualitas pengerjaan. Jalur vital macam Lembah Anai, katanya, tak boleh lagi ditangani dengan cara tambal sulam. Itu urat nadi perekonomian Sumbar. Ia mendesak data kerusakan, termasuk fasilitas pasar dan UMKM, segera difinalisasi. Pemulihan ekonomi harus berjalan beriringan dengan perbaikan infrastruktur.

Dari sisi teknis, laporan datang dari Wendra, Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan BPJN Sumbar. Penanganan darurat di Lembah Anai masih terus berlangsung. Fokusnya sekarang mengembalikan fungsi jalan seadanya, sambil menyiapkan desain permanen yang lebih kokoh. Mereka juga sudah menyiagakan alat berat di jalur alternatif seperti Malalak dan Sitinjau Lauik, untuk mengantisipasi longsor susulan.