Pasca-Bencana, Sumbar Bangkit dengan Desain Permanen

Sementara untuk persoalan permukiman dan air bersih, Maria Doeni Isa dari BPPW Sumbar memaparkan rencana yang cukup detail. Ada 182 kantor pemerintahan yang perlu direhabilitasi. Sistem air minum juga jadi perhatian utama, dengan rencana perbaikan ratusan SPAM dan Pamsimas. Anggarannya tidak kecil, mencapai ratusan miliar rupiah hanya untuk Kota Padang, Kabupaten Solok, dan Kota Solok.

Maria juga menyebut sebuah terobosan. Untuk mengatasi krisis air di Padang, mereka akan memanfaatkan kelebihan kapasitas air dari Universitas Andalas. Caranya dengan menarik pipa sepanjang 7,5 kilometer ke kawasan Pauh dan Kuranji. Yang menarik, program ini akan dibebaskan dari biaya sambungan rumah bagi warga. Syaratnya, pemda harus siapkan anggaran untuk operasional dan perawatan jangka panjang.

Persoalan sungai tak kalah pelik. Iwan Hernawan dari Balai Wilayah Sungai Sumatra V melaporkan sedikitnya 43 sungai yang terdampak. Mereka mengusulkan anggaran fantastis, lebih dari Rp 4 triliun, dalam dokumen R3P. Angka itu untuk pengendalian banjir, penanganan sedimen, pembangunan sabo dam di sekitar Marapi, hingga rehabilitasi irigasi.

Dari satker prasarana strategis, Jihat, menambahkan bahwa rehabilitasi juga akan menyentuh fasilitas pendidikan, pasar, tempat olahraga, dan rumah ibadah. Termasuk madrasah dan pesantren, baik negeri maupun swasta. Namun ia mengingatkan, dana pusat hanya bisa dipakai untuk pembangunan fisik. Soal pengadaan lahan untuk relokasi, itu menjadi tanggung jawab daerah.

Mendengar itu, Andre Rosiade langsung menyoroti.

“Pemda harus turut hadir memberi solusi, terutama untuk penyediaan lahan relokasi sekolah atau pesantren yang ada di zona merah,” pinta Rosiade. Hambatan soal lahan ini, jika tidak diatasi, bisa memperlambat seluruh proses.

Dari kalangan kampus, Wakil Rektor Unand Hefrizal Hendra memaparkan potensi yang dimiliki universitasnya. Kelebihan kapasitas air Unand memang bisa jadi solusi darurat untuk Padang. Tapi perlu ada kerja sama lebih lanjut dengan PDAM, setelah sistem pengambilan dan pengolah airnya diperbaiki.

Rapat panjang itu akhirnya ditutup dengan pernyataan bersama. Andre Rosiade menekankan pentingnya pertemuan teknis lanjutan antara kepala daerah, balai, dan BUMN. Progress pembangunan harus dipantau rutin. Gubernur Mahyeldi, di sisi lain, meminta semua perangkat daerah segera menindaklanjuti hasil koordinasi ini.

Kesepakatan akhirnya muncul. Pemerintah pusat dan daerah sepakat untuk mempercepat pemulihan Sumbar. Tapi kali ini, dengan pendekatan yang berbeda: membangun untuk permanen, terintegrasi, dan siap menghadapi ancaman bencana di masa yang akan datang.