Greenland: Dari Erik si Merah hingga Trump, Kisah Pulau yang Selalu Diincar

Abad ke-19 adalah era ekspansi bagi AS. Mereka membeli Louisiana, Florida, dan Alaska. Menteri Luar Negeri William H. Seward, yang berjasa membeli Alaska, juga melirik Greenland karena nilai strategisnya yang dekat dengan Kanada. Sayangnya, Kongres menolak. Mereka menganggap pulau itu terlalu mahal, terlalu dingin, dan terlalu sepi.

Jadi, pada 1916, AS "hanya" membeli Kepulauan Danish West Indies (sekarang Kepulauan Virgin AS) dengan harga $25 juta. Mereka juga secara resmi mengakui kedaulatan Denmark atas Greenland.

Semuanya berubah saat Perang Dunia II. Denmark diduduki Nazi Jerman, sehingga kendali atas Greenland terputus. Momen itu dimanfaatkan oleh duta besar Denmark di Washington, Henrik Kauffmann. Pada 1941, tanpa persetujuan pemerintahnya yang diduduki, ia menandatangani perjanjian dengan AS.

AS berjanji membela dan memasok Greenland. Sebagai imbalannya, mereka dapat mendirikan stasiun cuaca dan pangkalan militer.

Perlu dicatat, penduduk Inuit sama sekali tidak diajak bicara dalam kesepakatan ini.

Perang berakhir, tapi minat AS tak surut. Di awal Perang Dingin, tahun 1946, mereka menawarkan $100 juta dalam bentuk emas kepada Denmark untuk membeli Greenland. Presiden Truman dan administrasinya melihat pulau ini sebagai aset geopolitik yang sangat berharga untuk pertahanan Arktik, apalagi ditambah potensi mineralnya yang besar.

Denmark menolak. Tapi pada 1951, kompromi tercapai: AS diizinkan membangun dan mengoperasikan Pangkalan Udara Thule (kini Pituffik Space Base), yang masih aktif digunakan hingga hari ini.

Luka Kolonial dan Impian Kemerdekaan

Tahun 1953, status Greenland berubah dari koloni menjadi bagian integral Kerajaan Denmark. Mereka dapat dua kursi di parlemen Copenhagen, tapi kenyataannya, hampir semua keputusan penting masih diambil dari jauh.

Denmark lalu meluncurkan kebijakan "modernisasi" yang memaksa perubahan drastis. Gaya hidup nomaden dibatasi, masyarakat dipindahkan ke kota-kota besar, dan bahasa Denmark dipromosikan. Dua kebijakan paling kelam adalah pengambilan paksa 22 anak Inuit untuk dididik di Denmark pada awal 1950-an, serta pemasangan alat kontrasepsi pada ribuan perempuan dan gadis Inuit pada dekade 1960-70an seringkali tanpa persetujuan yang jelas.

Pada 1979, Greenland akhirnya mendapatkan pemerintahan sendiri dan parlemennya sendiri, meski wewenangnya terbatas. Otonomi yang lebih luas baru diberikan pada 2009, dimana Greenland mengontrol hampir semua urusan domestik. Denmark tetap memegang kendali atas urusan luar negeri dan pertahanan.

Kini, dukungan untuk kemerdekaan penuh masih kuat. Tapi satu hal yang jelas ditolak mayoritas warga Greenland: menjadi bagian dari Amerika Serikat. Survei terbaru menunjukkan 85% menentang pengambilalihan oleh AS. Tapi, tentu saja, penolakan itu mungkin tak cukup untuk meredam keinginan seseorang seperti Donald Trump.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman.
Diadaptasi oleh Rahka Susanto
Editor: Yuniman Farid