Sigit Tolak Keras Wacana Polri Masuk Kementerian: Lebih Baik Saya Jadi Petani

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo punya pendapat tegas soal wacana memasukkan Polri ke dalam struktur kementerian. Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin lalu, Sigit menegaskan penolakannya. Baginya, posisi Polri harus tetap langsung di bawah Presiden, bukan di bawah menteri.

“Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus,” ujar Sigit.

Alasannya jelas. Menurut Sigit, posisi saat ini adalah yang paling ideal. Menempatkan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan institusi itu sendiri, bahkan melemahkan Presiden.

“Karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang paling ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Dia khawatir, perubahan itu malah menciptakan ‘matahari kembar’ dalam komando. Artinya, bakal ada dua pusat kendali yang justru mempersulit koordinasi dan respons cepat. “Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian… Ini menimbulkan potensi ‘matahari kembar’ menurut saya,” paparnya.

Menariknya, wacana itu bahkan sampai pada tawaran personal bagi Sigit. Beberapa pihak disebutkan menawarkan dirinya untuk menduduki kursi Menteri Kepolisian jika nantinya kementerian khusus itu benar-benar terbentuk.

“Jadi kalau tadi saya harus memilih karena beberapa kali ada yang menyampaikan, ‘Kapolri sudah 5 tahun, 5 tahun’. Kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan kepada saya lewat WA, ‘Mau ndak Pak Kapolri jadi menteri kepolisian’.”

Tawaran itu ditampiknya mentah-mentah. Sigit lebih memilih untuk konsisten dengan penolakan prinsipilnya.

“Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian dan seluruh jajaran, bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian,” tegasnya.

Bahkan, dengan nada sedikit bercanda namun serius, Sigit menyatakan pilihannya yang lain. “Lebih baik saya jadi petani,” ucapnya, seperti dikutip dari rangkuman rapat kerja tersebut.

Di sisi lain, Sigit juga memaparkan landasan historis dan konstitusional dari posisi Polri saat ini. Dia mengingatkan, amanat reformasi 1998-lah yang memisahkan Polri dari ABRI dan menempatkannya langsung di bawah Presiden. Perjalanan institusi ini panjang; pernah di bawah Kemendagri, lalu Perdana Menteri, dan sempat menyatu dengan ABRI dengan pendekatan militeristik.

“Dan di situ diperingati sebagai Hari Bhayangkara. Kemudian, tahun 1966 sampai 1998 Polri tergabung dengan ABRI dengan tugas dan pendekatan yang lebih militeristik,” jelasnya.

Pasca reformasi, perubahan besar terjadi. Posisi di bawah Presiden ini, menurut Sigit, sangat tepat mengingat tantangan keamanan di Indonesia yang begitu kompleks. Luas wilayah yang terhampar dari “London sampai Moskow”, seperti pernah disampaikan Presiden, membutuhkan fleksibilitas dan kedekatan komando.

“Artinya dengan posisi seperti ini, maka sangat ideal kalau Polri berada langsung di bawah Presiden sehingga di dalam melaksanakan tugasnya Polri akan lebih maksimal dan lebih fleksibel,” ujarnya meyakinkan.

Sembari menegaskan penolakannya, Sigit juga menyampaikan capaian kinerja Polri. Angkanya cukup tinggi, mencapai 91,54% di tahun 2025. Untuk tahun depan, rencana kerja sudah disusun dalam 6 strategis besar dengan 17 indikator kinerja yang lebih detail.

Pesan akhirnya jelas: Polri ingin tetap lincah dan langsung bertanggung jawab pada pimpinan tertinggi negara. Perubahan struktur, dalam pandangannya, hanya akan menambah birokrasi dan mengurangi efektivitas. Dan untuk dirinya sendiri, jabatan menteri bukanlah sebuah daya tarik.