Praktisi Hukum Dukung Penegasan Kapolri: Polri di Bawah Presiden Sesuai Amanat Reformasi

Ia juga menyoroti dukungan dari parlemen. Pembahasan di Komisi III DPR RI yang menegaskan posisi serupa, kata dia, menunjukkan adanya konsensus politik yang kuat. Ini bukan sekadar wacana, tapi sudah menjadi kesepakatan bersama.

Lalu, bagaimana dengan istilah 'civilian police' yang kerap disebut? Bahta punya pandangan. Istilah itu, jelasnya, menegaskan tugas utama Polri: melindungi dan melayani masyarakat. Fungsinya berbeda dengan militer. Karena itulah, penempatan kelembagaannya harus tepat.

"Saya berharap seluruh pemangku kepentingan terus mendukung konsolidasi reformasi Polri yang tidak hanya struktural, tetapi juga kultural dan profesional," tuturnya.

Harapannya jelas: agar institusi ini makin kuat, akuntabel, dan benar-benar bisa menjamin rasa aman bagi semua orang.