Takaichi Pertaruhkan Kursi Perdana Menteri di Pemilu Februari

Jumat lalu, suasana di parlemen Jepang tegang. Diiringi sorakan "banzai" yang menggema, ketua parlemen secara resmi membubarkan majelis rendah. Langkah ini membuka jalan bagi pemilu sela yang digelar 8 Februari mendatang. Bagi Perdana Menteri Sanae Takaichi, ini adalah sebuah taruhan politik besar-besaran. Dia berharap dukungan tinggi terhadap kabinetnya yang membuatnya tercatat sebagai perempuan pertama yang memimpin Jepang bisa mengalir menjadi suara untuk partainya, Partai Demokrat Liberal (LDP), yang belakangan ini justru kehilangan pamor.

Rencana pembubaran sebenarnya sudah diumumkan Takaichi sejak Senin. Alasannya, dia ingin mandat publik yang jelas. Mandat untuk melindungi rumah tangga dari beban hidup yang makin berat, sekaligus meningkatkan anggaran pertahanan. Tapi jalan menuju sana tak semudah itu.

Koalisi pemerintah yang dipimpin LDP bersama Partai Inovasi Jepang (JIP) saat ini cuma punya mayoritas tipis. Skandal bertubi-tubi telah menggerogoti kepercayaan publik terhadap LDP. Jadi, meski rating Takaichi bagus, belum tentu itu jadi jaminan kemenangan partainya.

“Belum tentu tingginya dukungan publik terhadap kabinet Takaichi akan berujung pada dukungan terhadap Partai Demokrat Liberal,” kata Hidehiro Yamamoto, profesor politik dari University of Tsukuba, kepada AFP.

“Apa yang menjadi perhatian utama publik adalah langkah untuk mengatasi inflasi,” lanjutnya.

Dan inflasi memang jadi momok. Data yang dirilis Jumat itu menunjukkan inflasi Jepang melambat di Desember 2025, didorong subsidi listrik dan gas. Tapi angka 2,4% untuk indeks inti masih di atas target bank sentral. Rakyat masih merasakan dampaknya, terutama dari harga beras yang sempat melonjak lebih dari dua kali lipat di pertengahan 2025. Meski sudah mereda, harga komoditas pokok itu masih naik lebih dari 34% dibanding setahun sebelumnya.

Kenaikan harga hidup inilah yang dulu menjatuhkan pendahulu Takaichi, Shigeru Ishiba, Oktober lalu. Negeri yang lama dihantui deflasi ini kini berjuang melawan lonjakan biaya hidup dan yen yang melemah, yang bikin barang impor makin mahal.

Untuk mengatasi persoalan itu, kabinet Takaichi menyetujui anggaran rekor: 122,3 triliun yen untuk tahun fiskal mulai April 2026. Tapi oposisi berang. Mereka nilai pembubaran parlemen justru berisiko menunda pengesahan anggaran yang sangat dibutuhkan itu.

Jun Azumi dari Partai Demokrat Konstitusional (CDP), partai oposisi utama, dengan tegas menyebut langkah Takaichi akan "mengorbankan sumber penghidupan rakyat."

Janji dan Risiko di Tengah Pasar Goyah

Di tengah situasi itu, Takaichi berjanji. Jika terpilih, dia akan memangkas pajak penjualan untuk bahan pangan selama dua tahun. Tujuannya jelas: meringankan beban. Menariknya, oposisi juga mendorong kebijakan serupa. Tapi di sinilah masalahnya. Kebijakan fiskal "proaktif" ala Takaichi ini berisiko memperbesar utang Jepang yang sudah selangit rasio utang terhadap PDB diproyeksi tembus 230%.