Tito Usul Inpres Khusus untuk Percepatan Pemulihan Pascabanjir Aceh Utara

Langit masih terlihat suram di atas Buket Linteung, Aceh Utara, ketika Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian tiba di lokasi pengungsian. Ia datang bukan sekadar seremonial. Sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatera, Tito ingin memastikan sendiri bagaimana penanganan darurat untuk korban banjir bandang berjalan. Yang paling utama, apakah kebutuhan mendasar warga yang kehilangan rumah sudah terpenuhi.

Dari hasil pembicaraan dengan pemda setempat, muncul satu kemungkinan. Masa tanggap darurat di Aceh Utara berpeluang diperpanjang sekitar seminggu lagi.

"Ya tadi kami sudah diskusi, kemungkinan besar untuk yang di Aceh Utara, kalau dia mau memperpanjang satu minggu lagi, enggak apa-apa,"

kata Tito, Kamis lalu.

Perpanjangan itu bukan tanpa alasan. Tujuannya, memberi ruang gerak lebih longgar untuk proses pengadaan yang sedang berlangsung. Dalam masa darurat, pemda punya fleksibilitas untuk menggunakan mekanisme nonkonvensional. Artinya, penunjukan langsung ke penyedia jasa atau kontraktor bisa dilakukan. Ini demi kecepatan.

"Kalau ada yang misalnya mau dia memperbaiki jalan, dia bisa tunjuk langsung di [masa] tanggap darurat. Tunjuk langsung, gunakan APBD-nya dia, langsung beresin, cepat, clear. Kecepatan nomor satu di sini,"

tegasnya. Mekanisme itu bisa dipakai untuk perbaikan fasilitas umum yang rusak masjid, jalan, dan infrastruktur vital lainnya.

Tapi, ada catatan penting. Setelah status darurat dicabut, semuanya harus kembali ke aturan normal. Proses pengadaan akan melalui lelang terbuka lagi, yang bisa makan waktu berbulan-bulan. Nah, di sinilah Tito punya usul. Ia ingin ada kebijakan khusus di masa transisi pascabencana, semacam Instruksi Presiden, yang mengizinkan mekanisme luar biasa.

"Saya usulkan semacam ada Inpres-lah gitu ya, untuk dalam masa [bencana], di tempat bencana ini. Proses apa namanya itu, pengadaannya dilakukan dengan mekanisme yang juga extraordinary. Jangan yang reguler. Kalau reguler, saya takut nanti lambat,"

jelasnya. Harapannya sederhana: bantuan tidak tersendat, dan pemulihan bisa lebih cepat.

Secara umum, situasi di Aceh Utara mulai menunjukkan titik terang. Menurut pengamatan Tito yang sudah beberapa kali berkunjung, lalu lintas sudah normal. Aktivitas ekonomi dan pendidikan di Lhoksukon juga berjalan, meski tenda-tenda pengungsian masih terlihat. Rumah sakit berfungsi dengan baik.

Namun begitu, perhatian ekstra masih sangat dibutuhkan di daerah pedalaman. Itulah fokus berikutnya.

Penanganan bencana skala seperti ini, tentu saja, melibatkan banyak pihak. Pemerintah pusat lewat BNPB, DanaTara, serta kementerian-kementerian seperti PU, Sosial, Kesehatan, dan Pendidikan turun tangan. Terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan anggaran besar. Semuanya bergerak, dengan satu tujuan: memulihkan kehidupan warga Aceh Utara secepat mungkin.