Tapi, ada catatan penting. Setelah status darurat dicabut, semuanya harus kembali ke aturan normal. Proses pengadaan akan melalui lelang terbuka lagi, yang bisa makan waktu berbulan-bulan. Nah, di sinilah Tito punya usul. Ia ingin ada kebijakan khusus di masa transisi pascabencana, semacam Instruksi Presiden, yang mengizinkan mekanisme luar biasa.
"Saya usulkan semacam ada Inpres-lah gitu ya, untuk dalam masa [bencana], di tempat bencana ini. Proses apa namanya itu, pengadaannya dilakukan dengan mekanisme yang juga extraordinary. Jangan yang reguler. Kalau reguler, saya takut nanti lambat,"
jelasnya. Harapannya sederhana: bantuan tidak tersendat, dan pemulihan bisa lebih cepat.
Secara umum, situasi di Aceh Utara mulai menunjukkan titik terang. Menurut pengamatan Tito yang sudah beberapa kali berkunjung, lalu lintas sudah normal. Aktivitas ekonomi dan pendidikan di Lhoksukon juga berjalan, meski tenda-tenda pengungsian masih terlihat. Rumah sakit berfungsi dengan baik.
Namun begitu, perhatian ekstra masih sangat dibutuhkan di daerah pedalaman. Itulah fokus berikutnya.
Penanganan bencana skala seperti ini, tentu saja, melibatkan banyak pihak. Pemerintah pusat lewat BNPB, DanaTara, serta kementerian-kementerian seperti PU, Sosial, Kesehatan, dan Pendidikan turun tangan. Terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan anggaran besar. Semuanya bergerak, dengan satu tujuan: memulihkan kehidupan warga Aceh Utara secepat mungkin.
Artikel Terkait
Buaya Lisa, Penghuni Santai Kali Caringin yang Jadi Tontonan Warga Depok
Genangan di Jalan DI Pandjaitan Mulai Surut, Lalu Lintas Perlahan Pulih
Trotoar Jadi Jalur Darurat, Warga Bantu Pengendara Motor Hindari Banjir Daan Mogot
Korlantas dan Jasa Marga Tinjau Kesiapan Tol Solo-Yogya untuk Arus Mudik Lebaran