Gus Ipul Tegaskan: Bupati dan Gubernur Penentu Utama Siswa Sekolah Rakyat

Di tengah hiruk-pikuk Rakernas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Batam, Selasa lalu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyampaikan pesan yang tegas. Intinya sederhana: kunci keberhasilan Program Sekolah Rakyat ada di tangan kepala daerah. Bupati, wali kota, dan gubernurlah yang punya peran sentral untuk menentukan siapa saja yang berhak menikmati bangku sekolah gratis ini.

"Penentu siapa yang bisa sekolah di Sekolah Rakyat adalah bupati, wali kota dan gubernur, bukan Menteri Sosial,"

tegas Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya. Pernyataan itu ia sampaikan dalam sesi dialog bertajuk 'Arah Kebijakan Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat di Daerah'. Ia ingin semua pihak paham betul soal mekanisme ini.

Memang, Sekolah Rakyat punya cara kerja yang berbeda. Program ini tidak membuka pendaftaran biasa layaknya sekolah umum. Justru, pemerintah yang aktif menjemput bola. Sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem hingga miskin, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

Proses penjangkauannya sendiri melibatkan banyak pihak. Ada pendamping dari Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial, perwakilan Kementerian Pendidikan, dinas sosial daerah, hingga BPS. Mereka turun ke lapangan untuk melakukan asesmen. Nah, data calon siswa hasil asesmen inilah yang kemudian dikumpulkan dan diserahkan ke meja kepala daerah untuk diverifikasi. Baru setelah itu diajukan ke Kementerian Sosial.

"Setelah tiga-tiganya setuju, hasil asesmen dinaikkan ke bupati. Setelah bupati tanda tangan baru disampaikan ke saya, akan kita pastikan sekali lagi. Kalau sudah benar semua datanya, saya tanda tangan. Resmilah dia jadi siswa Sekolah Rakyat,"

jelas Gus Ipul, merinci alur birokrasinya.

Di sisi lain, program ini bukan sekadar urusan pendidikan belaka. Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat adalah bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Selain pendidikan berkualitas tanpa biaya, para siswa juga mendapat fasilitas pendukung seperti Cek Kesehatan Gratis dan Makan Bergizi Gratis. Bahkan, orang tua mereka pun tidak dilupakan. Mereka diarahkan untuk ikut program pemberdayaan ekonomi dan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih, agar dampak positifnya benar-benar menyentuh seluruh keluarga.

Karena bobot tanggung jawabnya yang besar itulah, Gus Ipul mengingatkan para kepala daerah. Proses penetapan siswa harus berjalan bersih, jujur, dan profesional.

"Jadi jangan ada serobotan-serobotan, jangan ada titip-titipan, jangan ada sogok-menyogok, jangan ada suap-menyuap, jangan ada permainan-permainan untuk memaksakan keluarga tertentu bisa sekolah di sekolah ini,"

tegasnya tanpa tedeng aling-aling.

"Mari saya mengajak dengan segala hormat pada seluruh bupati untuk bersama-sama kita tindak lanjuti di lapangan,"

tambahnya, menutup pesannya.

Hingga tahun 2025, program rintisan ini sudah menjangkau 166 titik di seluruh Indonesia. Sekitar 16 ribu siswa telah terdaftar, didukung oleh ribuan guru dan tenaga kependidikan. Kini, pembangunan sekolah permanen juga sudah mulai digarap di lebih dari 100 lokasi. Upaya ini jelas merupakan langkah konkret untuk memperluas akses pendidikan bagi mereka yang paling membutuhkan.