Kasus Suap Impor Bea Cukai Jadi Momentum Perkuat Tata Kelola Sistem

Bandung - Kasus dugaan suap impor yang ditangani KPK di lingkungan Bea Cukai bukan cuma soal penindakan. Bagi banyak pengamat, ini adalah momentum. Saatnya memperkuat tata kelola dan sistem pengawasan di tubuh institusi negara secara serius.

Artinya, persoalannya jangan cuma dilihat sebagai kesalahan individu belaka. Ada yang lebih mendasar: sistemnya sendiri butuh pembenahan menyeluruh. Tanpa pendekatan komprehensif, reformasi yang berkelanjutan sulit terwujud.

Iskandar Sitorus dari Indonesian Audit Watch (IAW) punya pandangan serupa. Menurut dia, dalam kasus berskala besar seperti ini, fokus harus lebih luas.

“Dalam kasus besar, nama hanyalah permukaan. Di bawahnya ada sistem yang perlu diperkuat agar praktik serupa tidak terulang,”

Ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Nah, peristiwa ini sebenarnya membuka peluang untuk mengevaluasi pengawasan internal. Bagaimana deteksi dini di lapangan bisa lebih efektif, misalnya. Sistem kontrol yang kuat akan membantu mengidentifikasi penyimpangan lebih cepat, sehingga penanganannya bisa lebih tepat.

Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses organisasi juga krusial. Mulai dari koordinasi antar unit, cara mengambil keputusan, sampai sistem pelaporannya harus betul-betul jalan. Ini bukan hal sepele.

Perhatian juga perlu dialihkan ke sistem manajemen risiko dan pemanfaatan teknologi. Fakta di lapangan menunjukkan, integrasi sistem dan pengawasan berbasis data masih jadi PR besar yang belum tuntas selama bertahun-tahun.

Iskandar juga menyoroti soal promosi dan penilaian integritas. Baginya, ini bagian penting dari reformasi. Mekanismenya harus bisa menjamin bahwa pejabat di posisi strategis punya rekam jejak bersih dan memenuhi standar integritas tinggi.

Lalu, bagaimana dengan proses hukum yang sedang berjalan? Transparansi di sini sangat krusial. Keterbukaan informasi bukan cuma bisa memulihkan kepercayaan publik, tapi juga memastikan fakta terungkap secara objektif.

Dari sudut pandang pelaku usaha, perbaikan sistem ini jelas diharapkan. Iklim bisnis yang sehat dan kompetitif lahir dari kepastian prosedur serta layanan yang efisien. Pada akhirnya, ini mendukung kelancaran logistik dan pertumbuhan ekonomi.

Intinya, kasus ini mengingatkan kita bahwa penguatan tata kelola tak bisa mengandalkan penindakan saja. Pencegahan yang konsisten jauh lebih penting. Diperlukan sinergi nyata antara pengawasan internal, audit eksternal, dan bahkan partisipasi publik untuk membangun sistem yang tangguh.

Ke depan, momentum ini jangan sampai disia-siakan. Harapannya, bisa mendorong reformasi lebih dalam di sektor kepabeanan. Sistem yang kuat, transparan, dan akuntabel akan mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan publik.

Pada akhirnya, fondasi untuk mencegah pengulangan kasus serupa adalah perbaikan sistem yang tak kenal henti. Inilah yang juga akan memperkuat daya saing Indonesia di mata dunia.