Menkeu Purbaya Lantik Lima Pejabat Eselon II Baru di Tengah Gejolak Ekonomi Global

Pada Selasa lalu, tepatnya 21 April 2026, suasana di lingkungan Kementerian Keuangan tampak berbeda. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin langsung prosesi pelantikan lima pejabat eselon II baru. Acara ini bukan sekadar formalitas belaka, melainkan langkah konkret untuk memperkuat barisan birokrasi menghadapi gejolak ekonomi global yang makin rumit.

Dalam sambutannya, Menkeu Purbaya menyampaikan pesan yang cukup tegas. Ia mengingatkan para pejabat baru soal beban tanggung jawab yang kini mereka pikul. Jabatan, kata dia, adalah alat untuk menjaga kedaulatan ekonomi negeri ini.

“Intinya satu,” ujar Purbaya dengan nada serius. “Anda sekarang pegang kepercayaan negara di tengah dunia yang tidak stabil.”

Tak berhenti di situ, Bendahara Negara itu juga menekankan pentingnya integritas. Amanah jabatan harus dipertanggungjawabkan, bukan cuma dinikmati fasilitasnya. Pesannya jelas: jangan sampai lengah.

Nah, siapa saja sih kelima pejabat yang menduduki posisi strategis itu? Mereka adalah Rofii Edy Purnomo yang memimpin Biro Advokasi, lalu Ihda Muktiyanto di Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan. Ada juga Ferry Ardiyanto yang menjabat Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.

Untuk wilayah Kalimantan, Sugeng Apriyanto ditunjuk sebagai Kepala Kantor Wilayah DJKN untuk Kalimantan Timur dan Utara. Terakhir, Suska mengemban tugas sebagai Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya.

Pelantikan ini sebenarnya bagian dari gelombang penyegaran yang lebih besar. Sebelumnya, Kemenkeu sudah melakukan rotasi besar-besaran terhadap 1.585 pejabat. Angka itu mencakup 44 pejabat pimpinan pratama eselon II, yang keputusannya sudah diformalkan lewat Kepmenkeu Nomor 67 Tahun 2026.

Kini, ke-44 pejabat eselon II tersebut telah tersebar di berbagai unit kerja. Penempatannya merata, mulai dari Setjen, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), hingga Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Badan-badan strategis seperti Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan serta BPPK juga mendapat tambahan tenaga baru.

Langkah ini jelas punya tujuan. Di tengah ketidakpastian global, Kemenkeu butuh struktur yang solid dan segar. Semoga saja.