Fadli Zon: Jadikan Budaya Perekat Global di Tengah Dunia yang Carut-Marut

Plaza Insan Berprestasi di Gedung A Kementerian Kebudayaan Jakarta ramai kemarin. Suasana berbeda dari biasanya. Di sana, digelar forum strategis bertajuk 'Indonesian Cultural Outlook 2026' yang menghimpun para duta besar, perwakilan organisasi internasional, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Acara yang digagas Ditjen Diplomasi, Promosi dan Kerja Sama itu jelas punya misi besar: menjadikan budaya sebagai bahasa bersama di tengah dunia yang carut-marut.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon, yang membuka acara, langsung menekankan konteks global yang memprihatinkan. Menurutnya, kita sedang hidup di era penuh konflik, ditambah krisis iklim dan disrupsi teknologi yang tak terbendung. Nah, di tengah situasi seperti ini, budaya justru bisa jadi penopang.

"Budaya itu perekat," katanya. "Fungsinya mencegah polarisasi, menjaga dialog, dan membangun rasa kebersamaan antarnegara."

Fadli lantas merujuk pada pertemuan UNESCO Mondiacult beberapa waktu lalu, di mana dunia kembali menegaskan bahwa kebudayaan adalah hak asasi manusia yang fundamental bagi perdamaian. Semangat itulah, ujarnya, yang mendasari langkah Indonesia untuk mempresentasikan arah kebudayaannya ke dunia.

"Saat ini, kita tahu bahwa dunia memasuki era yang berat, di mana hal ini juga tercermin dalam program kebudayaan global. Pada UNESCO Mondiacult Oktober lalu, dunia menegaskan kembali bahwa kebudayaan adalah hak asasi manusia yang penting bagi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Semangat tersebut menginspirasi kami untuk mempresentasikan arah kebudayaan Indonesia, sehingga kebudayaan dapat memperluas kontribusi Indonesia di tengah peradaban dunia sebagaimana mandat Undang-Undang Dasar 1945,"

Penjelasan itu disampaikannya melalui keterangan tertulis, Senin (19/1/2026).

Lebih lanjut, Menteri memaparkan lima pilar yang jadi kompas Kementerian Kebudayaan. Kelimanya meliputi fondasi peradaban berdasarkan UUD 1945, tata kelola budaya yang terintegrasi dan berbasis data, ekonomi budaya sebagai sumber daya strategis, pelindungan warisan budaya yang tangguh, serta transformasi digital dan diplomasi budaya global. Pilar-pilar ini, sambungnya, adalah upaya untuk mengubah capaian tahun 2025 menjadi arah nasional yang terukur dan selaras dengan agenda pemerintah.

"Dari pilar-pilar tersebut, kita bisa melihat bagaimana kebijakan budaya menjadi instrumen penyampaian prioritas nasional yang terukur, praktis, dan selaras dengan agenda pemerintah Indonesia," tegas Fadli.

Lalu, bagaimana rencana aksinya? Kementerian punya sejumlah program prioritas yang akan dijalankan oleh direktorat jenderalnya masing-masing dalam setahun ke depan. Misalnya, Ditjen Diplomasi akan fokus pada repatriasi, kerja sama regional, dan aktivasi pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri.

Sementara itu, Ditjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi punya agenda menarik seperti Gerakan Pangan Lokal Nusantara dan penguatan layanan bagi komunitas kepercayaan adat. Di sisi lain, Ditjen Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan akan mendorong ekosistem budaya di bidang film, musik, dan seni pertunjukan, dengan menempatkan film dan musik sebagai industri strategis.

Fadli secara khusus menyebutkan peluang kolaborasi. "Kami terbuka untuk kerja sama dalam pengamanan warisan budaya, digitalisasi, hingga pemberdayaan komunitas tradisional. Kolaborasi penelitian di bidang museum dan situs warisan juga sangat kami harapkan," ujarnya.

Harapannya jelas. Forum ini diharapkan bukan sekadar seremonial, tapi bisa membangun dialog produktif dan komitmen kerja sama yang konkret dengan mitra internasional. Intinya, memperkuat peran Indonesia di panggung diplomasi budaya global.

"Jika kita semua menyelaraskan sumber daya, keahlian, dan jaringan, maka akan tercipta warisan budaya yang lebih tangguh, komunitas yang lebih berdaya, industri budaya yang lebih kompetitif, serta kehadiran budaya Indonesia yang berkontribusi pada perdamaian dan pembangunan global,"

Demikian penutup dari Menteri Fadli.

Acara itu sendiri dihadiri oleh banyak pihak. Tampak perwakilan dari DPR RI, Kemenko PMK, Kemlu, Kemenparekraf, Perpustakaan Nasional, hingga Arsip Nasional. Tak ketinggalan, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, sejumlah duta besar, diplomat, dan perwakilan organisasi internasional memadati plaza.

Mendampingi Menteri, hadir pula Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo, Sekjen Bambang Wibawarta, serta sejumlah direktur jenderal, inspektur jenderal, staf ahli, dan staf khusus beserta jajaran pejabat eselon di lingkungan Kementerian Kebudayaan. Mereka semua menyimak, berdiskusi, dan mungkin mulai merajut rencana untuk masa depan kebudayaan yang, seperti tema acara, adalah 'warisan hidup' untuk masa depan bersama.