KPK Periksa Suami dan Anak Bupati Pekalongan Nonaktif Terkait Dugaan Aliran Dana Korupsi

Kasus korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq, kian meruncing. KPK kini mengincar keluarganya. Lembaga antirasuah itu bersiap memanggil suami dan anak-anak Fadia untuk dimintai keterangan. Mereka diduga ikut menikmati aliran dana dari proyek-proyek Pemkab Pekalongan.

Fadia sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka tunggal sejak 4 Maret lalu. Dia dituding memanfaatkan perusahaan keluarga, PT Raja Nusantara Berjaya, untuk mengeruk keuntungan dari proyek pengadaan jasa outsourcing di daerahnya. Menurut penyelidikan, uang yang mengalir ke keluarga itu mencapai angka fantastis: sekitar Rp19 miliar, dikumpulkan dari periode 2023 hingga 2026.

Nama-nama yang akan dipanggil KPK bukan orang sembarangan. Ada Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Fadia yang juga anggota Komisi X DPR RI. Lalu, dua anak mereka: Muhammad Sabiq Ashraff, anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, dan Mehnaz Na. Posisi mereka di lembaga legislatif tentu membuat kasus ini makin menyita perhatian.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, sudah mengonfirmasi rencana ini. Dia bilang, fokus penyidik adalah mengungkap peran masing-masing dalam pengelolaan perusahaan dan dana haram itu.

“Tentunya, penyidik akan melakukan pemanggilan kepada suami dan anak,”

kata Budi di Jakarta, Jumat (6/3/2026) lalu. Pemeriksaan ini, lanjutnya, untuk menyelidiki dugaan aliran uang dan operasi PT Raja Nusantara Berjaya.

Semua ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di awal Maret. Tanggal 3 Maret, Fadia ditangkap di Semarang bersama ajudan dan orang kepercayaannya. Gerak KPK cepat. Mereka langsung mengembangkan penyelidikan ke Pekalongan dan menangkap 11 orang lagi. OTT ini jadi yang ketujuh di tahun 2026, dan kebetulan terjadi di bulan Ramadhan.

Setelah diperiksa marathon selama satu hari penuh, bukti yang terkumpul dinilai cukup. Status kasus pun dinaikkan ke tahap penyidikan. Kini, mata penyidik tertuju pada lingkaran terdekat Fadia. Apakah mereka sekadar menerima manfaat, atau punya peran aktif dalam skema korupsi ini? Waktulah yang akan menjawab.