Wakil Ketua MPR Dorong RUU Perubahan Iklim, Belajar dari Pengalaman UEA

Cuaca ekstrem makin kerap melanda. Banjir di satu wilayah, kekeringan di tempat lain. Itulah realitas yang diakui Wakil Ketua MPR RI dari PAN, Eddy Soeparno, sebagai dampak nyata perubahan iklim yang makin terasa. Menurutnya, Indonesia sedang berada di fase yang sangat krusial untuk segera bertindak.

Pernyataan ini disampaikannya di Abu Dhabi, dalam rangkaian Abu Dhabi Sustainability Week. Eddy bersama Menko Pangan Zulkifli Hasan bertemu dengan Menteri Perubahan Iklim dan Lingkungan Uni Emirat Arab, Dr. Amna bint Abdullah Al Dahak Al Shamsi.

Di hadapan Amna dan sejumlah stakeholders UEA, Eddy mengungkapkan upayanya di parlemen. Sebagai pimpinan MPR, ia mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim. Tujuannya jelas: agar kebijakan iklim di tanah air nanti bisa berjalan lebih terukur, terkoordinasi, dan adil.

Bagi Eddy, isu ini jauh lebih kompleks daripada sekadar soal lingkungan. Perubahan iklim berkelindan dengan persoalan pembangunan berkelanjutan, menyentuh langsung aspek ketahanan pangan, energi, ekonomi, hingga keadilan sosial.

"RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dirancang untuk memperkuat tata kelola nasional dalam menghadapi perubahan iklim, mulai dari aspek mitigasi, adaptasi, pengurangan risiko bencana, hingga pemulihan pasca-bencana,"

ujar Eddy dalam keterangannya, Sabtu (17/1/2026).

"RUU ini juga diharapkan mampu menjawab tantangan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang selama ini kerap menjadi kendala dalam penanganan dampak perubahan iklim secara terpadu,"

sambungnya.

Nah, dalam kunjungan ke UEA inilah dialog menjadi penting. Eddy menilai negara tersebut punya pengalaman berharga, khususnya dalam transisi energi, pembiayaan iklim, dan inovasi teknologi. Pengalaman mengatasi tantangan di wilayah geografis yang rentan itu bisa jadi pelajaran berharga untuk Indonesia.

Karena itu, Indonesia membuka diri untuk kerja sama internasional yang lebih erat. Bentuknya bisa beragam, mulai dari pertukaran pengetahuan, menarik investasi hijau, hingga mengembangkan skema pembiayaan untuk adaptasi.

"RUU Pengelolaan Perubahan Iklim bertujuan menurunkan emisi sesuai target NZE 2060 sekaligus memastikan bahwa pemerintah memiliki kemampuan mitigasi untuk menghadapi bencana yang semakin sering terjadi. Di sinilah pentingnya kolaborasi global baik dalam bentuk pertukaran pengetahuan, investasi hijau, maupun pengembangan skema pembiayaan adaptasi iklim,"

pungkas Eddy menutup pembicaraan.