Mantan Menlu Hassan Wirajuda Soroti Syarat Kunci Mediasi Indonesia di Konflik Iran-AS

Jakarta. Bisa nggak sih Indonesia jadi penengah di tengah panasnya konflik Iran dan AS-Israel? Hassan Wirajuda, yang pernah menjabat Menlu dari 2001 sampai 2009, punya pandangannya. Menurut dia, jadi mediator itu nggak semudah mengangkat tangan. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi dulu.

Pernyataan itu dia sampaikan usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana, Selasa kemarin. Dalam pertemuan itu, Prabowo memang membahas situasi geopolitik Timur Tengah yang lagi memanas. Tapi, Hassan mengaku, presiden sama sekali nggak mengungkap rencana konkret untuk turun tangan jadi juru damai.

"Kita tidak membicarakan apakah Indonesia mampu atau tidak [jadi mediator]. Itu kan pemikiran awal," ujar Hassan.

Nah, poinnya begini. Menurut mantan menteri itu, syarat utama ya penerimaan dari kedua kubu yang lagi bertikai. "Harus ada penerimaan dari dua pihak yang bertikai dan kita belum lihat tanda-tanda itu," katanya tegas.

Tanpa itu, percuma. Mediasi juga baru bisa jalan kalau suasana sudah memungkinkan untuk dialog. Tapi bahkan setelah dialog macet sekalipun, langkah mediasi belum tentu langsung bisa diambil. "Ketika masing-masing masih ambisi dan yakin dia akan menang ya timing-nya paling tidak, timing-nya belum tentu," tuturnya.

Dia lalu menyinggung soal karakter konflik di kawasan itu. Perang sekarang ini, antara Iran dan AS-Israel, sifatnya sepihak bukan perang yang dapat mandat PBB. Kawasan Teluk Persia sendiri sepertinya sudah jadi langganan konflik. Dalam tiga dekade terakhir, setidaknya sudah tiga perang besar terjadi di sana.

"Memang kawasan ini menjadi lahan perang dan perang-perang besar yang membawa dampak besar bagi dunia karena sumber minyak dan gas banyak berasal dari wilayah ini," jelas Hassan. Implikasinya jelas global.

Sebelumnya, Prabowo sendiri sudah menyatakan kesiapannya. Lewat siaran resmi Kemenlu, pemerintah Indonesia menyesalkan gagalnya perundingan AS-Iran yang berujung eskalasi militer. Indonesia menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan mengutamakan diplomasi.

Pernyataan itu juga menekankan pentingnya menghormati kedaulatan tiap negara dan menyelesaikan masalah dengan cara damai.

"Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi," bunyi pernyataan Kemenlu.

Langkah ini disebut sebagai wujud komitmen Indonesia pada politik luar negeri bebas aktif. Stabilitas global jadi taruhannya, apalagi ketegangan di Timur Tengah berpotensi menggoyang perdamaian dunia. Tapi sekali lagi, niat saja tidak cukup. Semuanya kembali pada syarat-syarat yang tadi disebutkan Hassan Wirajuda. Penerimaan dari pihak yang bertikai adalah kunci pertama yang sejauh ini belum terlihat.