Ketua Banggar DPR Desak Pemerintah Antisipasi Dampak El Nino Ekstrem dan Tekan Impor BBM

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan langkah antisipatif menghadapi ancaman fenomena El Nino ekstrem. Menurutnya, perubahan cuaca yang tidak menentu itu berpotensi mengganggu program strategis nasional, terutama di sektor pangan dan sumber daya air.

“Keadaan ini bisa mengancam program kedaulatan pangan dan air. Oleh sebab itu, mitigasinya harus sedini mungkin,” ujar Said dalam keterangan tertulis, Rabu, 10 Juni 2026.

Politikus asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menekankan bahwa langkah mitigasi diperlukan agar dampak perubahan iklim tidak menghambat target pembangunan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, ketidakpastian geopolitik global juga dinilai berpotensi menimbulkan tekanan terhadap perekonomian nasional.

“Ini supaya kebijakan pangan dan energi dalam negeri yang kita laksanakan semakin resilien terhadap gejolak eksternal,” kata Said.

Sementara itu, di sektor energi, Said menyoroti persoalan mendasar yang masih membelit Indonesia, yakni ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM). Ia menilai reformasi sektor energi dan perbaikan skema subsidi perlu segera dituntaskan.

“Kita mengekspor batu bara untuk menopang dunia, tetapi konsumsi energi dalam negeri berasal dari impor BBM,” ucap Said.

Lebih jauh, Said mengingatkan tentang tantangan bonus demografi yang diperkirakan akan berakhir pada 2041. Ia memperingatkan bahwa peluang tersebut bisa berubah menjadi beban jika kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja tidak mengalami perbaikan signifikan.

Said mengungkapkan, dari sekitar 147,9 juta penduduk yang bekerja saat ini, lebih dari separuhnya atau sekitar 52 persen masih berpendidikan setara Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Jangan sampai bangsa ini kian menua, namun masih miskin dan berpendidikan rendah,” tegas Said.

Menurut dia, investasi di bidang pendidikan menjadi syarat penting agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand yang terus meningkatkan daya saing ekonominya.

Said berharap berbagai masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi dapat dicapai tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi nasional dan kesehatan fiskal negara.

“Semoga pengantar ini memberi refleksi yang cukup bagi kita semua sebelum pada hari-hari mendatang kita melakukan pembahasan yang lebih mendalam,” pungkas Said.