Xi dan Kim Sepakat Perdalam Kerja Sama di Tengah Kekhawatiran Beijing atas Kedekatan Pyongyang dengan Moskow

Presiden China Xi Jinping dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un sepakat untuk memperdalam pemahaman bersama yang lebih komprehensif, demikian pernyataan resmi yang dirilis setelah pertemuan puncak di Pyongyang, Selasa (9/10) siang. Kunjungan yang merupakan pertama kalinya bagi Xi ke Korea Utara sejak 2019 ini menghasilkan pernyataan bahwa arah perkembangan hubungan kedua negara ke depan kini semakin jelas dan terarah.

Dalam jamuan makan siang sebelum keberangkatannya, Xi menyampaikan optimisme tersebut sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita Xinhua. Sementara itu, surat kabar resmi Korea Utara, Rodong Sinmun, mengabarkan bahwa kedua pemimpin membahas perluasan kerja sama bilateral dan penguatan komunikasi strategis, termasuk memperdalam pertukaran di bidang politik, ekonomi, dan budaya.

Namun, di balik pernyataan diplomatik yang hangat itu, kunjungan Xi terjadi di tengah kekhawatiran Beijing terhadap hubungan sekutu lamanya yang perlahan menjauh. Pyongyang kini semakin dekat dengan Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin, termasuk melalui pasokan senjata dan personel sebagai imbalan atas alih teknologi militer dan dukungan lainnya dari Moskow.

Han Ki-bom, mantan wakil direktur Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, menilai bahwa China tengah berupaya menghidupkan kembali hubungan yang oleh banyak pengamat dianggap hanya bersifat simbolis. Ia menambahkan bahwa kunjungan Xi juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Korea Utara yang semakin besar terhadap Rusia, terutama sejak invasi besar-besaran Moskow ke Ukraina.

“Kunjungan ini lebih dari sekadar perbaikan hubungan bilateral,” kata Han. Menurutnya, jika pertemuan Xi dan Kim pada 2019 lebih berfokus pada pemulihan hubungan, maka pertemuan kali ini mengisyaratkan bahwa Beijing mulai memandang Korea Utara sebagai mitra strategis dalam menghadapi tantangan internasional dan regional yang lebih luas.

Di sisi lain, isu program nuklir Korea Utara sama sekali tidak disinggung dalam laporan resmi kedua negara. Padahal, Pyongyang terus mengembangkan senjata nuklir dan menguji berbagai rudal balistik dalam beberapa tahun terakhir. China selama ini secara resmi menentang pengembangan nuklir Korea Utara dan mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB yang menjatuhkan sanksi atas uji coba tersebut.

Posisi resmi Beijing yang mendukung denuklirisasi Semenanjung Korea merupakan salah satu dari sedikit isu di mana China dan Amerika Serikat sepakat. Namun, baik Rodong Sinmun maupun media pemerintah China tidak menyebutkan soal denuklirisasi dalam liputan pertemuan puncak tersebut.

Sebelum kunjungan Xi, Kementerian Luar Negeri Korea Utara telah menegaskan bahwa denuklirisasi “tidak akan pernah terjadi.” Kim Yo Jong, adik perempuan Kim Jong Un yang dikenal berpengaruh, juga menyatakan bahwa status Korea Utara sebagai negara bersenjata nuklir adalah “batas yang tidak bisa diganggu gugat.”

Han berpendapat bahwa Beijing kini semakin menghindari pembahasan isu denuklirisasi secara terbuka kepada Pyongyang. “China tidak secara resmi mengakui Korea Utara sebagai negara bersenjata nuklir,” ujarnya. “Namun, dengan tidak lagi menekankan denuklirisasi, Beijing secara efektif menoleransi kenyataan program nuklir Korea Utara.”

Kim Hyung Suk, mantan wakil menteri unifikasi Korea Selatan, menilai bahwa kunjungan ini dirancang untuk menunjukkan bahwa China dan Korea Utara tetap menjalin kemitraan strategis. “Isu denuklirisasi sengaja dihilangkan dari pembicaraan, sementara kerja sama politik, militer, dan ekonomi justru ditonjolkan,” katanya.

Sementara itu, Jeong Joon-hee, mantan juru bicara Kementerian Unifikasi Korea Selatan, mengatakan bahwa Pyongyang mungkin tengah berupaya memanfaatkan kekhawatiran China atas eratnya hubungan Korut-Rusia untuk mendapatkan pengakuan diam-diam atas status nuklirnya. Di saat yang sama, Beijing bisa memandang Korea Utara yang kian percaya diri sebagai mitra strategis yang lebih kuat ke depannya.

“Patut dicatat bahwa penguatan aliansi militer China-Korea Utara menawarkan keuntungan tersendiri,” kata Jeong. “Ini memungkinkan Korea Utara menggunakan kemampuan nuklirnya untuk menangkal Amerika Serikat jika terjadi krisis Taiwan. Secara ekonomi, ini mengamankan akses China ke Laut Jepang melalui Korea Utara, sekaligus mendorong pembangunan kawasan timur laut China.”

Han menambahkan bahwa pernyataan resmi yang berulang kali menekankan “kerja sama strategis” dan koordinasi antara para pemimpin tertinggi kedua negara menjadi bahasa yang mengisyaratkan dimensi geopolitik yang lebih luas dibanding pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bagi Korea Utara, membaiknya hubungan dengan China bisa memberikan keuntungan ekonomi dan diplomatik yang signifikan.

“Pyongyang ingin menghindari ketergantungan eksklusif pada Rusia,” ujar Han. “Dengan memperbaiki hubungan sekaligus dengan Beijing dan Moskow, Kim Jong Un bisa memaksimalkan daya tawar Korea Utara dan mengambil keuntungan dari kedua pihak.”

China tetap menjadi mitra dagang terbesar Korea Utara dan sumber dukungan ekonomi yang krusial, meskipun sanksi internasional masih berlaku. Kedua pihak sepakat untuk memperkuat pertukaran politik dan ekonomi, serta memperluas kerja sama di berbagai sektor, termasuk diplomasi dan koordinasi strategis.

Jeong menambahkan bahwa dukungan Pyongyang atas posisi Beijing soal Taiwan dan dukungan China atas tujuan kebijakan Korea Utara menunjukkan bahwa kedua pemerintah semakin siap saling mendukung kepentingan inti masing-masing. “Pembahasan ini mengindikasikan bahwa China dan Korea Utara sedang berupaya membangun kerangka kerja sama yang lebih luas, melampaui hubungan bilateral tradisional,” kata Jeong.