Pascabencana Aceh-Sumatera, Kemensos Pacu Pemulihan Sosial dengan Prinsip Build Back Better

Di tengah upaya pemulihan pascabencana di Aceh dan Sumatera, Kementerian Sosial memegang peran kunci. Mereka ditunjuk sebagai koordinator bidang sosial dalam Satgas yang dibentuk pemerintah. Tugasnya cukup luas, mencakup pemulihan psikologis warga, perbaikan fasilitas sosial dan budaya, hingga penguatan lembaga-lembaga sosial di daerah yang porak-poranda.

Rapat koordinasi Satgas baru-baru ini di Gedung Sasana Bhakti Praja menegaskan satu hal: rehabilitasi nanti tak boleh asal jadi. Prinsipnya adalah "build back better", membangun lebih baik dan lebih tangguh dari sebelumnya.

Ketua Tim Pengarah Satgas, Menko PMK Pratikno, dengan tegas menyatakan hal itu.

"Kita bukan hanya sekedar membangun seperti semula, tapi kita harus berkomitmen untuk membangun lebih baik dan lebih tangguh, artinya tangguh untuk menghadapi bencana di masa depan," ujar Pratikno, Kamis lalu.

Dia juga menekankan soal data. Menurutnya, data tunggal yang terintegrasi mutlak diperlukan agar setiap kebijakan dan intervensi lintas kementerian tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan.

Lalu, apa yang sudah dilakukan Kemensos di lapangan? Hingga akhir tahun 2025, bantuan logistik mengalir deras. Lebih dari 223 ribu paket logistik, 118 ton beras, dan puluhan ribu paket sembako telah disalurkan. Mereka juga mengoperasikan 42 dapur umum dan mengerahkan ratusan relawan Tagana yang telah melayani lebih dari 110 ribu orang.

Di sisi lain, bantuan tak hanya berupa kebutuhan pokok. Santunan diberikan kepada keluarga korban meninggal, dengan total nilai mencapai Rp 1,6 miliar lebih. Ada juga bantuan ATENSI untuk rehabilitasi sosial senilai Rp 1,54 miliar, yang bentuknya beragam mulai dari nutrisi, obat-obatan, perlengkapan sekolah, hingga alat bantu disabilitas semua berdasarkan asesmen kebutuhan masing-masing korban.

Namun begitu, pekerjaan belum selesai. Fase pemberdayaan sosial ekonomi masih menunggu. Program penguatan ekonomi masyarakat, kata Kemensos, masih menunggu usulan dari pemerintah daerah dan penetapan lebih lanjut dari Satgas. Semua ini harus mengacu pada data BNPB agar tidak tumpang tindih.

Dampak sosial ekonomi bencana ini rupanya cukup mengkhawatirkan. Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyoroti ancaman peningkatan angka kemiskinan.