Seskab Bantah Isu Produk AS Bebas Masuk Tanpa Sertifikasi Halal

Beredar kabar yang cukup meresahkan belakangan ini: produk-produk dari Amerika Serikat katanya bisa bebas masuk ke Indonesia tanpa perlu sertifikasi halal. Nah, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya angkat bicara. Ia dengan tegas membantah informasi tersebut.

"Ada yang bilang kalau produk AS masuk ke Indonesia tanpa sertifikasi halal?" tanya Teddy, menyitir isu yang beredar. "Jadi singkatnya begini: Itu tidak benar," tegasnya, Senin (23/2/2026).

Menurutnya, aturan mainnya jelas. Semua produk yang masuk dalam kategori wajib halal, ya harus patuh pada regulasi di sini. Tak ada pengecualian.

"Produk yang wajib bersertifikasi pasti harus ada label halalnya," ujar Seskab. Label itu bisa berasal dari badan halal di AS, atau langsung dari badan halal Indonesia.

Lalu, lembaga mana saja yang diakui? Di Amerika, sebut saja misalnya Halal Transactions of Omaha (HTO) dan Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA). Sementara di tanah air, urusan sertifikasi halal ditangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Di sisi lain, jangan lupa dengan perizinan lain. Untuk produk kosmetik dan alat kesehatan, izin edar dari BPOM tetap menjadi syarat mutlak sebelum beredar di pasaran. Jadi, urusan halal dan keamanan produk berjalan beriringan.

Yang menarik, Indonesia dan AS sebenarnya sudah punya kesepahaman di level internasional. Mereka telah menandatangani Mutual Recognition Agreement (MRA) untuk penyetaraan sertifikasi halal. Intinya, dengan adanya MRA ini, pengakuan sertifikasi dilakukan dengan standar yang jelas, tapi tetap dalam koridor regulasi nasional kita.

Poin pentingnya, pemerintah menegaskan bahwa kerja sama perdagangan dengan AS sama sekali tidak menghapus kewajiban untuk mematuhi standar nasional. Ketentuan halal dan perlindungan konsumen tetap diutamakan.

Terakhir, Seskab mengimbau masyarakat. Ia meminta agar publik tidak mudah termakan informasi yang simpang siur. Pastikan selalu mengecek kebenaran berita dari sumber-sumber resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.