Prabowo Suntik Semangat, Otorita IKN Pacu Target 2028

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara awal pekan ini rupanya memberi angin segar. Bagi Basuki Hadimuljono, sang Kepala Otorita IKN, kedatangan presiden bukan sekadar seremoni. Ia menyebutnya sebagai suntikan semangat untuk jajarannya dalam mengemban tugas berat memacu pembangunan.

"Kunjungan kerja ini, selain memberi semangat kepada kami, juga untuk melaksanakan amanah dan tugas yang diberikan dari bapak presiden," ujar Basuki, Rabu (14/1/2026).

Di sisi lain, Basuki juga punya pesan tegas. Ia mengajak masyarakat dan para investor untuk mengubur keraguan mereka. Soal kelanjutan IKN, menurutnya, sudah tak perlu lagi dipertanyakan. Target menjadikannya sebagai pusat pemerintahan pada 2028 tetap dijalankan dengan penuh keyakinan.

"Kami mengajak kepada masyarakat dan investor untuk tidak ragu-ragu lagi," tegasnya. "Terutama mempertanyakan kelanjutan dan percepatan pembangunan IKN menuju ibu kota politik 2028."

Rasa terima kasihnya kepada Prabowo pun diungkapkan. Basuki berkomitmen penuh untuk bekerja sebaik mungkin, mengejar target waktu yang telah ditetapkan.

"Terima kasih bapak presiden atas kunjungan kerja bapak," katanya. "Kami otorita bertekad melaksanakan tugas dan amanah ini sebaik-baiknya. Tepat waktu seperti yang diperintahkan oleh Bapak di dalam Perpres 79 tahun 2025."

Prabowo sendiri tiba di IKN untuk pertama kalinya sebagai presiden pada Senin (12/1) sore. Agenda beliau padat. Keesokan harinya, ia blusukan meninjau sejumlah fasilitas yang ada. Tak hanya itu, sebuah rapat internal digelar bersama sejumlah menteri dan jajaran Otorita IKN untuk mendengar perkembangan terkini pembangunan.

Mensesneg Prasetyo Hadi yang memberikan penjelasan kepada awak media menyebut rapat itu intinya untuk mendapatkan update.

"Bersama dengan beberapa menteri, tadi pagi kami mendapatkan update dari ketua OIKN berkenaan dengan progress pembangunan Ibu Kota Nusantara kita," jelas Pras di Malang, Selasa (13/1).

Menurut Pras, ada penekanan khusus dari Presiden. Komitmen untuk mempercepat pembangunan, terutama untuk fasilitas yudikatif dan legislatif, sangat kuat. Target penyelesaiannya ya di tahun 2028 itu.

"Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk percepatan proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif," ujarnya. "Harapannya bisa selesai di tahun 2028."

Rapat itu berlangsung cukup detail. Pras mengungkapkan, Presiden memberikan sejumlah koreksi dan masukan, mulai dari soal desain hingga fungsi bangunan. Bukan untuk mencari kesalahan, tapi lebih untuk perbaikan dan percepatan.

"Jadi tadi masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden berikan koreksi," kata Pras. "Misalnya mengenai desain, mengenai fungsi, dan diminta terus menerus kepada OIKN dan Kementerian PU untuk memperbaiki."

Koreksi itu, lanjutnya, tak ada yang bersifat khusus atau mengejutkan. Semuanya berorientasi pada penyempurnaan agar proses pembangunan bisa lebih cepat dan tepat sasaran.