Reformasi birokrasi harus benar-benar terasa di lapangan. Itulah pesan tegas Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus. Bagi dia, urusan perbaikan tata kelola pemerintahan tak boleh sekadar berkutat pada soal administrasi belaka.
“Bukan cuma patuh administrasi. Tapi hasilnya harus bisa dirasakan masyarakat. Ujung-ujungnya, tujuan kita kan memang kesejahteraan rakyat,” tegas Wiyagus, Jumat lalu.
Pernyataannya itu disampaikan di Gedung Negara Sumedang, dalam sebuah acara bertajuk 'Dari Kepatuhan Administratif Menuju Kinerja yang Mengubah Kehidupan Rakyat'. Menurutnya, reformasi birokrasi adalah fondasi utama untuk menciptakan pemerintahan yang benar-benar berdampak.
“Tujuannya jelas,” lanjutnya, “yaitu membangun sistem yang hadir tepat saat rakyat membutuhkan.”
Ia juga menekankan bahwa langkah ini harus sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, baik untuk lima tahun ke depan maupun menyongsong Indonesia Emas 2045. Di sisi lain, Wiyagus tak lupa memberikan apresiasi pada Pemerintah Kabupaten Sumedang. Komitmen mereka dinilai serius, salah satunya lewat transparansi tata kelola anggaran daerah.
“Kalau seorang pemimpin berani membuka semuanya, khususnya soal pengelolaan anggaran, itu langkah berani. Presiden juga selalu bilang, pastikan setiap rupiah benar-benar untuk kepentingan rakyat. Tidak boleh keluar dari jalur itu,” ujarnya.
Artikel Terkait
Puncak Siap Hadapi Malam Tahun Baru dengan Car Free Night dan 3.300 Personel
Jaksa Agung Dukung OTT KPK, Janji Bersihkan Institusi dari Oknum Nakal
Gelontoran Dana dan Gelombang Solidaritas Wujudkan Pemulihan Pasca-Bencana Sumatera
Prabowo Turun Langsung ke Lokasi Banjir Sumbar, Beri Tenggat Satu Bulan untuk Huntara