Wamendagri: Reformasi Birokrasi Harus Terasa Hingga ke Akar Rumput

Reformasi birokrasi harus benar-benar terasa di lapangan. Itulah pesan tegas Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus. Bagi dia, urusan perbaikan tata kelola pemerintahan tak boleh sekadar berkutat pada soal administrasi belaka.

“Bukan cuma patuh administrasi. Tapi hasilnya harus bisa dirasakan masyarakat. Ujung-ujungnya, tujuan kita kan memang kesejahteraan rakyat,” tegas Wiyagus, Jumat lalu.

Pernyataannya itu disampaikan di Gedung Negara Sumedang, dalam sebuah acara bertajuk 'Dari Kepatuhan Administratif Menuju Kinerja yang Mengubah Kehidupan Rakyat'. Menurutnya, reformasi birokrasi adalah fondasi utama untuk menciptakan pemerintahan yang benar-benar berdampak.

“Tujuannya jelas,” lanjutnya, “yaitu membangun sistem yang hadir tepat saat rakyat membutuhkan.”

Ia juga menekankan bahwa langkah ini harus sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, baik untuk lima tahun ke depan maupun menyongsong Indonesia Emas 2045. Di sisi lain, Wiyagus tak lupa memberikan apresiasi pada Pemerintah Kabupaten Sumedang. Komitmen mereka dinilai serius, salah satunya lewat transparansi tata kelola anggaran daerah.

“Kalau seorang pemimpin berani membuka semuanya, khususnya soal pengelolaan anggaran, itu langkah berani. Presiden juga selalu bilang, pastikan setiap rupiah benar-benar untuk kepentingan rakyat. Tidak boleh keluar dari jalur itu,” ujarnya.

Angka-angka dari Sumedang pun cukup berbicara. Realisasi APBD-nya disebut melampaui target nasional, sementara inflasi tetap terkendali. Capaian ini, harap Wiyagus, bisa dipertahankan dan jadi contoh bagi daerah lain.

Lebih jauh, reformasi birokrasi disebutnya sebagai agenda wajib. Ia mengingatkan, arahnya berkaitan langsung dengan Asta Cita Presiden, terutama dalam penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi untuk memberantas korupsi.

Sebagai contoh, Wiyagus menyoroti langkah digitalisasi pelayanan di Sumedang. Sistem itu dinilainya mampu meminimalisir interaksi langsung antara pejabat dan masyarakat.

“Dengan begitu, kesempatan untuk praktik yang tidak diinginkan khususnya di layanan yang melibatkan anggaran bisa dicegah,” jelasnya.

Acara itu sendiri dihadiri oleh sejumlah pejabat. Mulai dari Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, perwakilan Ombudsman RI Jawa Barat Dan Satriana, hingga jajaran Forkopimda setempat.