Angka-angka dari Sumedang pun cukup berbicara. Realisasi APBD-nya disebut melampaui target nasional, sementara inflasi tetap terkendali. Capaian ini, harap Wiyagus, bisa dipertahankan dan jadi contoh bagi daerah lain.
Lebih jauh, reformasi birokrasi disebutnya sebagai agenda wajib. Ia mengingatkan, arahnya berkaitan langsung dengan Asta Cita Presiden, terutama dalam penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi untuk memberantas korupsi.
Sebagai contoh, Wiyagus menyoroti langkah digitalisasi pelayanan di Sumedang. Sistem itu dinilainya mampu meminimalisir interaksi langsung antara pejabat dan masyarakat.
“Dengan begitu, kesempatan untuk praktik yang tidak diinginkan khususnya di layanan yang melibatkan anggaran bisa dicegah,” jelasnya.
Acara itu sendiri dihadiri oleh sejumlah pejabat. Mulai dari Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, perwakilan Ombudsman RI Jawa Barat Dan Satriana, hingga jajaran Forkopimda setempat.
Artikel Terkait
Indonesia Siaga Karhutla, Refleksi 1998: Antara Faktor Alam, Kesalahan Manusia, dan Pelajaran Diplomasi
Lima Orang Terluka dalam Tabrakan Dua Mobil di Jalan Raya Bojonegoro
Korlantas Terapkan Sistem One Way di Tol Cikampek Akibat Lonjakan Arus Lebaran
BNPB Peringatkan Cuaca Ekstrem Ancam Arus Mudik Lebaran 2026