Wamen Ribka Haluk Soroti Tata Kelola Otsus Papua Jelang Indonesia Emas 2045

Di tengah upaya menyambut Indonesia Emas 2045, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk punya pesan khusus buat pemerintah daerah se-Tanah Papua. Intinya sederhana: penguatan tata kelola pemerintahan harus jadi prioritas. Tanpa itu, semua rencana bisa buyar.

“Jadi ketika kita masuk ke 2045 itu tidak ada daerah yang ketinggalan, jadi ketinggalan dari misalnya SDM-nya. Masyarakat semua itu sudah harus bisa (maju), karena itu tujuan bernegara,” tegas Ribka dalam keterangannya, Jumat (19/12/2025).

Menurutnya, arahan Presiden Prabowo Subianto jelas: butuh transformasi nyata di Papua. Bukan cuma wacana. Transformasi itu mencakup perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, dan konektivitas antardaerah. Ribka, yang juga duduk di Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, menekankan hal ini.

Namun begitu, dia tak menampik bahwa tantangan di lapangan pasti ada. Yang penting, jangan sampai hal-hal itu menghambat langkah perubahan. Kerja untuk kepentingan publik harus tetap nomor satu.

Di sisi lain, dengan adanya penyesuaian dana Transfer ke Daerah (TKD), Ribka meminta Pemda lebih jeli. Program yang dipilih harus yang dampaknya langsung terasa oleh masyarakat. Dia juga mengingatkan soal efektivitas pengelolaan keuangan. Jangan sampai malah menimbulkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang membengkak.

“Jangan sampai ada pemerintahan yang SiLPA-nya besar, ya kan. Kalau SiLPA-nya besar itu artinya bahwa, yang pertama, pemerintahan itu tidak berkinerja. Kan asas dan dasar daripada transfer TKD daerah ini kan kinerja,” sambungnya.

Ribka mengaku mendapat mandat khusus dari komite eksekutif untuk membina dan mengawasi tata kelola Otsus Papua. Baginya, tata kelola yang optimal adalah kunci. Kunci untuk menjawab segudang persoalan, dari kesejahteraan, kesehatan, hingga angka kemiskinan yang masih mengganjal. Makanya, dia mendorong Pemda untuk menyisir ulang program kerjanya, memastikan anggaran Otsus benar-benar dimanfaatkan secara optimal.

“Sehingga memang tahun 2026 saya sebagai mandat tugas yang diberikan Bapak Presiden kepada saya untuk tata kelola ekonomi Otsus ini, dan benar-benar saya akan bekerja untuk melakukan tata kelola dana Otsus. Kita akan bedah APBD-nya, kita akan lihat tata kelolanya, kita akan lihat impact-nya sudah sampai di mana. Kita akan melakukan evaluasi,” tandas Ribka.

Pesan itu jelas. Menuju 2045, kerja di Papua harus lebih rapi, tepat sasaran, dan akuntabel. Tak ada ruang untuk pemborosan atau kinerja yang setengah-setengah.