Wamen Ribka Haluk Soroti Tata Kelola Otsus Papua Jelang Indonesia Emas 2045

Di tengah upaya menyambut Indonesia Emas 2045, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk punya pesan khusus buat pemerintah daerah se-Tanah Papua. Intinya sederhana: penguatan tata kelola pemerintahan harus jadi prioritas. Tanpa itu, semua rencana bisa buyar.

“Jadi ketika kita masuk ke 2045 itu tidak ada daerah yang ketinggalan, jadi ketinggalan dari misalnya SDM-nya. Masyarakat semua itu sudah harus bisa (maju), karena itu tujuan bernegara,” tegas Ribka dalam keterangannya, Jumat (19/12/2025).

Menurutnya, arahan Presiden Prabowo Subianto jelas: butuh transformasi nyata di Papua. Bukan cuma wacana. Transformasi itu mencakup perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, dan konektivitas antardaerah. Ribka, yang juga duduk di Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, menekankan hal ini.

Namun begitu, dia tak menampik bahwa tantangan di lapangan pasti ada. Yang penting, jangan sampai hal-hal itu menghambat langkah perubahan. Kerja untuk kepentingan publik harus tetap nomor satu.

Di sisi lain, dengan adanya penyesuaian dana Transfer ke Daerah (TKD), Ribka meminta Pemda lebih jeli. Program yang dipilih harus yang dampaknya langsung terasa oleh masyarakat. Dia juga mengingatkan soal efektivitas pengelolaan keuangan. Jangan sampai malah menimbulkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang membengkak.