Bencana di Sumatra, Arsip Negara Jangan Sampai Jadi Korban

Bencana ekologis di sejumlah wilayah Sumatra memang memilukan. Kerusakannya nyaris menyentuh semua sektor: lingkungan porak-poranda, pemukiman hancur, akses jalan terputus. Tapi ada satu hal yang seringkali terlupakan di tengah kepanikan penanganan darurat: nasib arsip negara.

Padahal, menurut Menteri PANRB Rini Widyantini, ini bukan soal kertas dan tumpukan dokumen belaka. Bencana, dalam pandangan yang lebih luas, berisiko mengganggu keberlangsungan memori pemerintahan itu sendiri.

"Tetapi juga berisiko mengganggu keberlangsungan arsip negara dan pemerintahan daerah,"

Pernyataan itu disampaikan Rini dalam siaran pers, Rabu (17/12/2025), usai menerima audiensi Kepala ANRI Mego Pinandito sehari sebelumnya. Arsip, kalau dipikir-pikir, punya nilai yang melampaui masa kini. Ia bermanfaat untuk masa depan, mulai dari sekadar menyelamatkan dokumen yang ada hingga mengevaluasi bagaimana pelayanan publik bisa tetap jalan saat situasi darurat.

Menariknya, pelajaran berharga justru bisa kita ambil dari sejarah yang sangat tua. Ambil contoh Kerajaan Sriwijaya yang pusatnya juga di Sumatra. Mereka sudah menulis soal pembuatan taman pencegah banjir bernama Sriksetra pada tahun 684 Masehi. Konsepnya canggih untuk zamannya: sebuah sistem hidraulika kuno memanfaatkan kanal, kolam, dan parit untuk mengatur aliran air.

Taman itu ditanami pohon-pohon tertentu yang berfungsi menampung air saat hujan lebat, sekaligus menjaga pasokan di musim kemarau. Seluruh catatan itu, percaya atau tidak, tersimpan rapi dalam Prasasti Talang Tuo. Bukti bahwa pengarsipan yang baik memungkinkan kita belajar dari ribuan tahun yang lalu.

Nah, di sinilah peran ANRI jadi krusial. Mereka adalah penopang utama agar arsip negara selamat dan tertata, menjadi bahan pelajaran untuk generasi mendatang. Proses pembelajaran kebijakan, pengambilan keputusan berbasis bukti, bahkan reformasi birokrasi, sangat bergantung pada ini. Beberapa langkah sudah diambil ANRI di lapangan, dan itu menunjukkan peran strategis mereka.

Namun begitu, Rini menekankan beberapa hal yang perlu jadi perhatian. Sebagai penjaga memori kolektif bangsa, ANRI harus memperkuat koordinasi. Tidak hanya dengan kementerian dan lembaga lain, tapi juga pemerintah daerah. Integrasi dengan data kebencanaan dan data ASN yang terdampak juga mutlak diperlukan.

"Kedua, ANRI diharapkan menyusun peta prioritas arsip terdampak, terutama arsip yang bersifat vital dan strategis, yang berkaitan langsung dengan layanan publik dan pengambilan keputusan pemerintahan daerah,"

Poin ketiga adalah kolaborasi. ANRI perlu duduk bareng dengan BKN dan LAN agar penyelamatan arsip sejalan dengan pemulihan manajemen ASN. Keempat, soal penguatan arsip digital yang punya daya tahan atau resiliensi. Intinya, membangun sistem yang mampu bangkit dan beradaptasi pasca-bencana.

Di sisi lain, pendekatannya pun harus bergeser. Dari yang selama ini cenderung reaktif, menjadi lebih preventif dan sistemik.

"Dari yang bersifat reaktif menuju pendekatan yang lebih preventif dan sistemik. Apresiasi terhadap langkah awal yang telah dilakukan ANRI perlu diikuti dengan penguatan kebijakan, koordinasi, dan sistem pendukung agar negara tidak kehilangan memori, legitimasi, dan kapasitas institusionalnya,"

Begitulah penutup Rini. Soal arsip ini mungkin tak segenting evakuasi korban, tapi mengabaikannya sama saja dengan membiarkan sebagian identitas dan sejarah bangsa ikut terkubur reruntuhan.