Tragedi Bondi: Usai Penembakan Hanukkah, PM Australia Desak Reformasi Senjata Api

Suasana perayaan Hanukkah di Pantai Bondi, Sydney, berubah jadi mimpi buruk Minggu malam lalu. Lima belas nyawa melayang dalam sebuah penembakan massal yang menargetkan kerumunan warga. Pelakunya? Seorang ayah dan anaknya.

Menurut keterangan polisi, sang ayah yang berusia 50 tahun itu ternyata memiliki izin resmi untuk menyimpan enam senjata api. Senjata-senjata itulah yang diduga kuat digunakan untuk mengobrak-abrik pesta itu.

Guncangan akibat tragedi ini langsung terasa hingga ke jantung politik Australia. Tak sampai 24 jam setelah kejadian, Perdana Menteri Anthony Albanese sudah angkat bicara. Di hadapan para wartawan pada Senin (15/12), dia dengan tegas mengusulkan undang-undang senjata api yang lebih keras.

"Pemerintah siap mengambil tindakan apa pun yang diperlukan. Termasuk di dalamnya adalah kebutuhan akan undang-undang senjata api yang lebih ketat,"

demikian pernyataan Albanese yang dikutip kantor berita AFP.

Dia berjanji akan segera membawa usulan reformasi ini ke meja pertemuan Kabinet Nasional bersama para pemimpin negara bagian. Salah satu poin krusial yang dia soroti adalah soal izin kepemilikan senjata yang selama ini seolah berlaku selamanya. "Orang dapat diradikalisasi dalam jangka waktu tertentu. Izin tidak boleh berlaku selamanya," tegasnya. Intinya, aturan mainnya harus diubah.

Sebenarnya, insiden mengerikan seperti ini cukup langka di Australia. Sejak peristiwa Port Arthur tahun 1996 saat seorang penembak tunggal menewaskan 35 orang negara ini relatif aman dari kekerasan senjata skala besar. Pembantaian di kota wisata Tasmania itu dulu justru memicu perubahan besar. Reformasi ketat yang diterapkan pasca-tragedi bahkan sering disebut sebagai standar emas global.

Namun begitu, peristiwa di Bondi sepertinya menjadi pengingat yang pahit. Sebuah tanda bahwa kewaspadaan dan aturan harus terus diperbarui, agar sejarah kelam tidak terulang untuk kedua kalinya.