demikian pernyataan Albanese yang dikutip kantor berita AFP.
Dia berjanji akan segera membawa usulan reformasi ini ke meja pertemuan Kabinet Nasional bersama para pemimpin negara bagian. Salah satu poin krusial yang dia soroti adalah soal izin kepemilikan senjata yang selama ini seolah berlaku selamanya. "Orang dapat diradikalisasi dalam jangka waktu tertentu. Izin tidak boleh berlaku selamanya," tegasnya. Intinya, aturan mainnya harus diubah.
Sebenarnya, insiden mengerikan seperti ini cukup langka di Australia. Sejak peristiwa Port Arthur tahun 1996 saat seorang penembak tunggal menewaskan 35 orang negara ini relatif aman dari kekerasan senjata skala besar. Pembantaian di kota wisata Tasmania itu dulu justru memicu perubahan besar. Reformasi ketat yang diterapkan pasca-tragedi bahkan sering disebut sebagai standar emas global.
Namun begitu, peristiwa di Bondi sepertinya menjadi pengingat yang pahit. Sebuah tanda bahwa kewaspadaan dan aturan harus terus diperbarui, agar sejarah kelam tidak terulang untuk kedua kalinya.
Artikel Terkait
Anggota DPRD Pelalawan Diperiksa Polisi Terkait Ijazah Orang Lain
Politisi Mali Divonis Tiga Tahun Penjara di Pantai Gading Atas Tuduhan Hina Presiden
Kasus Hogi Minaya Ditutup, Kejari Sleman: Demi Kepentingan Hukum
Tiga TKA China Jadi Tersangka Pengeroyokan Pekerja Lokal di Tambang Kolaka