demikian pernyataan Albanese yang dikutip kantor berita AFP.
Dia berjanji akan segera membawa usulan reformasi ini ke meja pertemuan Kabinet Nasional bersama para pemimpin negara bagian. Salah satu poin krusial yang dia soroti adalah soal izin kepemilikan senjata yang selama ini seolah berlaku selamanya. "Orang dapat diradikalisasi dalam jangka waktu tertentu. Izin tidak boleh berlaku selamanya," tegasnya. Intinya, aturan mainnya harus diubah.
Sebenarnya, insiden mengerikan seperti ini cukup langka di Australia. Sejak peristiwa Port Arthur tahun 1996 saat seorang penembak tunggal menewaskan 35 orang negara ini relatif aman dari kekerasan senjata skala besar. Pembantaian di kota wisata Tasmania itu dulu justru memicu perubahan besar. Reformasi ketat yang diterapkan pasca-tragedi bahkan sering disebut sebagai standar emas global.
Namun begitu, peristiwa di Bondi sepertinya menjadi pengingat yang pahit. Sebuah tanda bahwa kewaspadaan dan aturan harus terus diperbarui, agar sejarah kelam tidak terulang untuk kedua kalinya.
Artikel Terkait
Pasar Kramat Jati Terbakar, Pedagang Terima Santunan Rp 5 Juta
Separator Busway Hancur Dihantam Truk Boks di Jatinegara
Tito Pastikan Bantuan Tunai Bencana Langsung ke Korban, Rp268 Miliar Telah Cair
Polri Prediksi Puncak Arus Mudik Natal 2025 pada 20 dan 24 Desember