Pernyataan resmi junta militer Myanmar menampik tuduhan bahwa mereka menargetkan warga sipil. Bantahan ini muncul sebagai respons atas serangan udara mematikan yang menghantam sebuah rumah sakit di negara bagian Rakhine, Rabu malam lalu. Menurut laporan, serangan itu menewaskan sedikitnya 33 orang.
Malam itu, sebuah jet militer menjatuhkan bom di rumah sakit umum Mrauk-U. Lokasinya di wilayah barat yang berbatasan langsung dengan Bangladesh. Keadaan di lokasi pasca-serangan digambarkan sangat mengenaskan.
Namun begitu, versi junta sungguh berbeda. Melalui media pemerintah, Global New Light of Myanmar, mereka bersikeras bahwa korban yang jatuh bukanlah orang biasa.
"Mereka yang tewas atau terluka bukanlah warga sipil, tetapi teroris dan pendukung mereka,"
Klaim itu dikutip dari artikel media tersebut, seperti dilaporkan AFP hari Sabtu. Pernyataan ini tentu saja memicu kecaman lebih luas.
Sejak kudeta 2021 yang memicu perang saudara, intensitas serangan udara dari pihak militer memang terus meningkat dari tahun ke tahun. Wilayah Rakhine sendiri sebagian besar dikuasai oleh Tentara Arakan (AA), kelompok separatis etnis yang sudah lama beroperasi, bahkan sebelum pemerintahan Aung San Suu Kyi digulingkan.
Di sisi lain, tekanan internasional pun menguat. PBB langsung menyerukan penyelidikan mendesak. Mereka menyatakan serangan terhadap fasilitas kesehatan seperti ini berpotensi digolongkan sebagai kejahatan perang.
Unggahan di media sosial dari Tedros Adhanom Ghebreyesus, pimpinan WHO, menggambarkan kerusakan yang parah. Ruang operasi dan bangsal utama rumah sakit itu disebutnya hancur total. Yang menjadi korban adalah para petugas kesehatan dan juga pasien yang sedang dirawat.
Jadi, situasinya kini seperti ini: satu sisi membantah, sisi lain menuntut keadilan. Sementara di lapangan, warga terus hidup dalam ketakutan akan serangan berikutnya.
Artikel Terkait
Bosnia Hadapi Qatar di Laga Hidup Mati Grup B Piala Dunia 2026
Israel Tegaskan Tidak Akan Tarik Pasukan dari Lebanon, Dapat Dukungan Penuh AS
Borderless Healthcare Group Buka Peluang Transformasi Rumah Sakit dan Resor di Indonesia Menjadi Pusat Layanan Kesehatan Longevity Berbasis AI
Fadli Zon Sebut Kebijakan Era Soeharto Layak Diadopsi demi Kemandirian Bangsa