Sudah dua pekan berlalu sejak longsor dan banjir bandang melanda Sumatera bagian utara. Kabar duka mulai mereda, tapi justru muncul kekhawatiran baru. Isu itu beredar: mafia tanah dikabarkan bakal 'bermain' di kawasan yang baru saja luluh lantak itu.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengaku mendapat informasi serupa. Ia meyakini para pelaku akan segera beraksi, memanfaatkan situasi pascabencana.
"Ya pasti ada. Ini tadi saya dapat informasi juga ada 65 ribu hektare lahan sawah yang terkena lumpur. Berarti ada potensi sawah itu musnah,"
ujar Nusron, Senin (8/12/2025).
Kekhawatiran ini bukannya tanpa alasan. Nyatanya, masih ada persepsi bahwa lahan-lahan di zona bencana punya nilai ekonomi tinggi dan tetap menarik untuk dijadikan tempat beraktivitas. Padahal, menurut para ahli, wilayah itu justru harus diwaspadai. Ancaman bencana susulan masih mengintai di masa depan.
Adrin Tohari, Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, menegaskan hal ini. Menurutnya, pemerintah perlu turun tangan memberikan edukasi serius kepada masyarakat. "Mereka harus benar-benar paham dan berhati-hati jika ingin beraktivitas di bekas wilayah bencana. Risikonya tidak main-main," jelasnya.
Tak cuma itu, Adrin juga menyoroti rencana bantuan pemerintah. Ada wacana memberikan santunan Rp 60 juta per rumah bagi korban yang memilih bertahan, alih-alih direlokasi. "Kalau memang pilihannya tidak direlokasi, maka infrastruktur untuk mitigasi bencana susulan mutlak dibangun. Itu tidak bisa ditawar," kritiknya.
Lalu, seperti apa infrastruktur yang dimaksud? Bisakah sebenarnya longsor diprediksi? Simak ulasan lengkapnya.
Artikel Terkait
Prabowo Gelar Open House, Sambut Hangat Jokowi dan SBY di Istana Merdeka
McCartney Ungkap Rekonsiliasi dengan Lennon Lewat Obrolan Sehari-hari
Wali Kota Semarang Apresiasi Antusiasme Warga pada Salat Idulfitri di Balai Kota
Warga Pengungsian Desa Serempah Rayakan Idulfitri Penuh Syukur di Tenda Darurat