Zona Demiliterisasi 10 Km: Usulan Papua Nugini untuk Meredam Ketegangan Perbatasan

Port Moresby jadi saksi sebuah pertemuan penting Rabu ini. Para menteri pertahanan dari Australia, Papua Nugini, dan Indonesia duduk bersama. Agenda utamanya? Membangun kepercayaan dan kerja sama militer. Pertemuan tahunan ini muncul di tengah dinamika baru di kawasan, terutama setelah Australia dan PNG meresmikan perjanjian pertahanan bersejarah Oktober lalu. Perjanjian itu sempat bikin Jakarta cemas.

Nah, di sisi lain, Papua Nugini sendiri punya kekhawatiran tersendiri. Kali ini soal perbatasan mereka dengan Indonesia. Menteri Pertahanan PNG, Billy Joseph, mengusulkan dibentuknya "zona aman" selebar 10 kilometer di sepanjang garis perbatasan. Zona itu nantinya bakal jadi area pemisah. Tidak boleh ada pasukan militer atau pemerintah dari kedua negara yang masuk.

Usulan ini muncul setelah Australia dan PNG menandatangani Perjanjian Pukpuk. Isinya komitmen untuk saling membela jika diserang. Lebih dari sebulan kemudian, Australia dan Indonesia juga mengumumkan telah menyelesaikan negosiasi perjanjian keamanan mereka sendiri. Rencananya akan ditandatangani di Jakarta bulan Januari oleh PM Anthony Albanese dan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Dr. Joseph, Indonesia sudah menyampaikan kekhawatiran tentang pakta antara Canberra dan Port Moresby itu.

"Mereka telah menyampaikan beberapa kekhawatiran, terutama terkait kedaulatan mereka," ujarnya.

Perjanjian Pukpuk itu sendiri berisi janji Australia untuk bantu perkuat kemampuan pertahanan PNG. Caranya lewat penyediaan senjata, peralatan, dan latihan bersama. Yang menarik, perjanjian ini juga memungkinkan perekrutan warga negara masing-masing ke dalam angkatan bersenjata pihak lain. Ini adalah aliansi militer ketiga bagi Australia, dan yang pertama dalam lebih dari tujuh dekade sejak Pakta ANZUS 1951.

Gagasan pertemuan trilateral tahunan ini, kata Joseph, justru muncul dari konsultasi PNG dengan Indonesia mengenai perjanjian barunya dengan Australia.

"Itu adalah sesuatu yang kami semua anggap sebagai ide bagus karena kami adalah tetangga yang baik," katanya. "Transparansi menjadi tujuan utama kami."

Nada Berubah, Pertemuan Dimulai

Awalnya, Indonesia memang bersuara lantang. Juru bicara Kemenlu RI sempat memberi sinyal kekhawatiran, menegaskan bahwa tidak ada perjanjian yang boleh memicu persaingan geopolitik. Namun begitu, nada mereka belakangan terasa lebih tenang. Panglima TNI Agus Subiyanto bahkan pernah menyatakan Indonesia dan Australia berdampingan menjaga stabilitas kawasan.

Seorang sumber pemerintah Indonesia mengakui pada ABC, meski keraguan masih ada, Australia dinilai telah melakukan "pekerjaan yang baik" dalam menjelaskan isi Perjanjian Pukpuk dan meredakan kekhawatiran Jakarta.

Pertemuan pertama tiga menteri pertahanan Joseph, Richard Marles dari Australia, dan Sjafrie Sjamsoeddin dari Indonesia ini pun digelar. Seorang sumber pemerintah Australia berharap ini bisa jadi "langkah besar" untuk membangun kepercayaan strategis. Tapi dia juga mengingatkan, membangun kerja sama militer bertiga itu tidak akan instan, butuh waktu.

Kekhawatiran di Perbatasan dan Usulan Zona Bersama

Kekhawatiran PNG sebenarnya punya alasan sendiri. Dr. Joseph khawatir ketegangan di Papua Barat, tempat kelompok masyarakat adat berjuang puluhan tahun melawan Indonesia, bisa merembet ke wilayahnya. Laporan-laporan soal peningkatan kekerasan dan pelanggaran HAM di sana terus beredar.

Baik Australia maupun PNG secara resmi tetap menghormati kedaulatan Indonesia atas Papua Barat. Tapi pemerintah PNG juga kerap menyuarakan keprihatinan atas situasi di sana.

"Kami sangat menghormati apa pun yang terjadi di wilayah Indonesia sebagai urusan internal Indonesia," kata Joseph. "Tetapi jika sampai ke wilayah Papua Nugini, pasti akan melibatkan kami."

Itulah latar belakang usulan zona aman tadi. Joseph membayangkan zona 10 km itu sebagai "kawasan tanpa penghuni" yang bebas dari infrastruktur militer.

"Lalu kami membangun pos patroli gabungan di sepanjang jalur tersebut agar TNI dan PNGDF [Pasukan Pertahanan Papua Nugini] dapat menjaga, dan kedua belah pihak dapat bersama-sama mengawasi tanah tak bertuan tersebut," jelasnya.

Pemerintah Indonesia sendiri masih dimintai tanggapan resmi terkait perkembangan terbaru ini. Pertemuan di Port Moresby mungkin baru langkah awal, tapi jelas menandai babak baru diplomasi keamanan yang rumit dan cair di kawasan Pasifik selatan.