Zona Demiliterisasi 10 Km: Usulan Papua Nugini untuk Meredam Ketegangan Perbatasan

Port Moresby jadi saksi sebuah pertemuan penting Rabu ini. Para menteri pertahanan dari Australia, Papua Nugini, dan Indonesia duduk bersama. Agenda utamanya? Membangun kepercayaan dan kerja sama militer. Pertemuan tahunan ini muncul di tengah dinamika baru di kawasan, terutama setelah Australia dan PNG meresmikan perjanjian pertahanan bersejarah Oktober lalu. Perjanjian itu sempat bikin Jakarta cemas.

Nah, di sisi lain, Papua Nugini sendiri punya kekhawatiran tersendiri. Kali ini soal perbatasan mereka dengan Indonesia. Menteri Pertahanan PNG, Billy Joseph, mengusulkan dibentuknya "zona aman" selebar 10 kilometer di sepanjang garis perbatasan. Zona itu nantinya bakal jadi area pemisah. Tidak boleh ada pasukan militer atau pemerintah dari kedua negara yang masuk.

Usulan ini muncul setelah Australia dan PNG menandatangani Perjanjian Pukpuk. Isinya komitmen untuk saling membela jika diserang. Lebih dari sebulan kemudian, Australia dan Indonesia juga mengumumkan telah menyelesaikan negosiasi perjanjian keamanan mereka sendiri. Rencananya akan ditandatangani di Jakarta bulan Januari oleh PM Anthony Albanese dan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Dr. Joseph, Indonesia sudah menyampaikan kekhawatiran tentang pakta antara Canberra dan Port Moresby itu.

Perjanjian Pukpuk itu sendiri berisi janji Australia untuk bantu perkuat kemampuan pertahanan PNG. Caranya lewat penyediaan senjata, peralatan, dan latihan bersama. Yang menarik, perjanjian ini juga memungkinkan perekrutan warga negara masing-masing ke dalam angkatan bersenjata pihak lain. Ini adalah aliansi militer ketiga bagi Australia, dan yang pertama dalam lebih dari tujuh dekade sejak Pakta ANZUS 1951.

Gagasan pertemuan trilateral tahunan ini, kata Joseph, justru muncul dari konsultasi PNG dengan Indonesia mengenai perjanjian barunya dengan Australia.

Nada Berubah, Pertemuan Dimulai

Awalnya, Indonesia memang bersuara lantang. Juru bicara Kemenlu RI sempat memberi sinyal kekhawatiran, menegaskan bahwa tidak ada perjanjian yang boleh memicu persaingan geopolitik. Namun begitu, nada mereka belakangan terasa lebih tenang. Panglima TNI Agus Subiyanto bahkan pernah menyatakan Indonesia dan Australia berdampingan menjaga stabilitas kawasan.