Anggota DPR Soroti Kompetensi Kepala Daerah Pemicu Korupsi Usai OTT Bupati Pekalongan

Penangkapan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, dalam operasi tangkap tangan KPK kembali menyulut perbincangan. Kali ini, respons datang dari Deddy Sitorus, anggota Komisi II DPR yang juga Ketua DPP PDIP. Menurutnya, kasus ini bukanlah hal yang terisolasi.

Deddy mengakui, cukup banyak kepala daerah terpilih yang ternyata tak punya bekal memadai untuk mengelola birokrasi dan anggaran daerahnya. "Memang ada banyak kejadian di mana Kepala Daerah terpilih tidak memiliki kompetensi, kapasitas dan kapabilitas dalam pengelolaan birokrasi dan anggaran," ujarnya kepada wartawan, Kamis (5/3/2026).

"Kurangnya kemampuan dan pemahaman sering memicu tindakan-tindakan yang 'nekad'," sambung Deddy.

Ia menjelaskan, kondisi itu kerap berujung pada pengabaian sistem, prosedur, bahkan etika. Naluri untuk bertahan atau sekadar terlihat 'bisa bekerja' justru menjerumuskan.

Lalu, apa solusinya? Deddy menekankan pentingnya penguatan birokrasi secara menyeluruh. Birokrasi yang profesional dan bersih, dalam pandangannya, bisa menjadi benteng awal pencegahan korupsi.

"Oleh karena itulah sebenarnya dilakukan penguatan kapasitas ASN dan birokrasi melalui UU sehingga birokrasi bisa benar-benar profesional dan aman," jelasnya.

Namun begitu, ia tak menampik bahwa birokrasi sendiri bukanlah wilayah yang steril. "Kendalanya kan birokrasi juga rawan dan tidak selalu bersih," tambahnya polos.

Lebih dalam, Deddy memandang korupsi sebagai persoalan dua sisi: niat dan kesempatan. Dari sisi pelaku, akar masalahnya seringkali pada karakter dan gaya hidup. "Susah memberantas jika kejadian korupsi berasal dari kehendak pribadi," katanya.

Di sisi lain, dari sudut sistem, kesempatan itu muncul karena ada celah. Kelemahan tata kelola, terutama dalam hal anggaran, kewenangan, dan otoritas jabatan, sering menjadi pintu masuknya. Kombinasi antara niat jahat dan sistem yang bolong itulah yang akhirnya melahirkan skandal.