Rapat Kerja dengan Komisi XIII DPR Memanas, Menteri HAM Pigai Keluhkan Minimnya Apresiasi

Ketegangan mewarnai rapat kerja antara Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dengan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2026). Dalam forum pembahasan anggaran tersebut, Pigai melontarkan keluhan bahwa kementerian yang dipimpinnya tidak pernah mendapat apresiasi dari DPR, meskipun dinilai telah menunjukkan sejumlah capaian.

Kritik pertama kali dilontarkan oleh Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya. Ia menyoroti usulan anggaran yang diajukan Kementerian HAM yang dinilai terlalu berfokus pada kepentingan internal. Willy meminta Pigai segera membenahi skema anggaran yang diajukan agar lebih berpihak pada pelayanan publik dan para aktivis.

“Jangan pelayanan ke dalam dulu, tunjukkan ketika ini diurus aktivis ini benar. Begitu, kita dukung semua. Bahkan anggaran kami bilang tadi kami bilang ‘ini kurang’, kita ingin tambah triliunan tapi apa tadi kenapa bisa begini? Kami ini dukung, gak mungkin, kita sama-sama pejuang HAM, tapi skemanya ini tolong dibenahi,” ujar Willy dalam rapat tersebut.

Menanggapi kritikan itu, Pigai menyampaikan kekecewaannya. Ia menegaskan bahwa Kementerian HAM telah bekerja dan berprestasi, namun tidak pernah mendapatkan pengakuan dari anggota dewan.

“Kami sudah berprestasi tapi bapak-ibu tidak pernah kasih apresiasi,” kata Pigai.

Willy pun segera menanggapi pernyataan tersebut dengan nada menenangkan. Ia menegaskan bahwa Komisi XIII justru sedang memberikan apresiasi kepada Pigai dan jajarannya.

“Ini kita apresiasi, kakak tenang aja,” jawab Willy.

Meski demikian, Willy tetap mendesak Pigai untuk segera memperbaiki usulan anggaran. Ia juga meminta agar kementerian menyusun peta jalan atau trajectory minimal lima tahun ke depan. Hal ini dinilai penting untuk memperjelas alokasi anggaran, arah promosi hak asasi manusia, pembangunan instrumen, serta pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian HAM.

“Baik ibu-bapak semua, kita tunggu perbaikan ini, kemudian kita minta skema trajectory-nya minimal 5 tahun seperti apa, sehingga ketahuan porsi ini, porsi ini, sehingga promoting-nya di mana, pembangunan instrumennya gimana, SDM-nya seperti apa,” ujarnya.