Gus Ipul Serukan Jihad Data untuk Perangi Kemiskinan di Jateng

Tak jarang, Gus Ipul mengamati keluhan atau protes yang muncul di media sosial terkait data ini. Ia memastikan, setiap masukan akan ditindaklanjuti.

"Kita lakukan verifikasi, kita lakukan validasi dan kita kirimkan ke BPS. Setiap kita temukan usulan dari manapun datangnya, selalu kita tindaklanjuti dengan ground check, kita tindaklanjuti dengan verifikasi dan validasi sesuai sumber daya dan kemampuan yang kami miliki. Alhamdulillah hari ini sudah koordinasi bagus, mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi," katanya meyakinkan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, hadir dengan penekanan yang sedikit berbeda. Baginya, data bukan cuma deretan angka. Data adalah fondasi untuk mengambil keputusan yang benar dan adil.

"Biaya pengelolaan data mungkin tidak murah, tapi untuk membangun tanpa data yang valid jauh lebih mahal dan penuh resiko, maka kebijakan yang dihasilkan tidak akan tepat sasaran," tegas Taj Yasin.

Dari semangat itulah, ia mendorong Jawa Tengah untuk memperkuat penyediaan, pemadanan, dan pemutakhiran data secara berkelanjutan. Melalui Inpres tentang DTSEN, ia menegaskan bahwa seluruh upaya penanganan kemiskinan baik oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota harus berlandaskan data tunggal ini.

"Pemerintah Jawa Tengah dan BPS RI telah menandatangani nota kesepahaman tentang penyediaan dan pemanfaatan data statistik sebagai dasar pembangunan daerah," ungkapnya.

Ia bahkan sudah menetapkan target yang cukup ambisius: pada Januari 2026, Jawa Tengah harus sudah menyelesaikan pemadanan dan pemutakhiran data 38,2 juta penduduk, lengkap dengan pemeringkatannya dari desil 1 hingga 10.

"Apabila target ini tercapai, manfaatnya akan sangat signifikan, sehingga intervensi kemiskinan ekstrem bisa tepat sasaran. Sehingga pengentasan kemiskinan ini akan lebih masif lagi yang selama ini kita kerjakan di Jawa Tengah," tegasnya penuh keyakinan.