KPK Buka Suara Soal Status DPO Paulus Tannos di Sidang Praperadilan

Di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa lalu, KPK memberikan jawaban tegas atas gugatan praperadilan Paulus Tannos. Tersangka kasus korupsi e-KTP ini sebelumnya menggugat keabsahan surat perintah penangkapan (Sprindik) yang dikeluarkan terhadap dirinya.

Namun begitu, KPK justru menegaskan bahwa status Paulus Tannos masih sebagai DPO atau daftar pencarian orang. Alasannya? Hingga kini, pria tersebut masih berada di Singapura dan belum ditangkap.

Tim biro hukum KPK dengan gamblang menyampaikan posisinya. "Faktanya, sampai sekarang pemohon masih berstatus DPO berdasarkan daftar yang diterbitkan Kepolisian. Dan nyatanya, belum ada tindakan penyidik kami untuk menangkap pemohon," ujar perwakilan KPK dalam sidang praperadilan tersebut.

Mereka menilai gugatan Tannos terlalu prematur. "Jadi, dalil-dalil permohonan Pemohon yang mempersoalkan sah-tidaknya penangkapan dengan merujuk Pasal 77 KUHAP itu sifatnya prematur," lanjutnya.

KPK menjelaskan lebih detail tentang surat perintah penangkapan itu. Menurut mereka, Sprindik nomor 08 itu sifatnya administratif yudisial. Intinya, surat itu dikeluarkan pimpinan kepada penyidik sebagai perintah menangkap Tannos yang sudah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dengan statusnya yang masih buron, KPK menilai petitum yang diajukan Tannos jadi tidak relevan. "Maka permohonan praperadilan ini sepatutnya ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima," imbuh perwakilan KPK.