PEDPHI Apresiasi DPR dan Pemerintah atas Kesepakatan RUU KUHAP

Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia (PEDPHI) secara resmi memberikan dukungan dan apresiasi tinggi kepada Komisi III DPR bersama Pemerintah. Apresiasi ini diberikan atas tercapainya kesepakatan dalam pembahasan naskah Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Ketua Umum PEDPHI, Abdul Chair Ramadhan, menegaskan bahwa proses pembahasan RUU KUHAP ini dinilai sangat transparan dan melibatkan partisipasi publik. Menurutnya, keterbukaan ini menjadi salah satu kunci dalam menyusun revisi undang-undang yang krusial ini.

Abdul Chair Ramadhan juga menjelaskan bahwa pembahasan RUU KUHAP telah dilakukan dengan sangat mendetail dan komprehensif. Proses ini tidak hanya terbuka untuk umum, tetapi juga melibatkan berbagai pihak dan pakar hukum yang kompeten di bidangnya. Pendekatan semacam ini diyakini mampu menyelesaikan berbagai problematika yuridis yang ada, dengan berlandaskan pada aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat.