Menteri HAM Natalius Pigai Pilih "No Komen" Soal Gelar Pahlawan Nasional Soeharto

Di tengah perdebatan publik mengenai penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto, respons dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, justru mengejutkan. Pigai memilih untuk memberikan jawaban singkat dan tegas: "No komen." Pernyataan singkat ini dianggap banyak kalangan sebagai bentuk keheningan pemerintah dalam menanggapi luka sejarah bangsa yang belum sembuh.

Rekam jejak pelanggaran HAM berat selama masa pemerintahan Orde Baru bukanlah isu sepele. Berbagai peristiwa kelam seperti tragedi 1965-1966, operasi Penembakan Misterius (Petrus) tahun 1980-an, dan penghilangan paksa aktivis 1998 tercatat dalam sejarah. Begitu pula dengan konflik bersenjata serta kekerasan sistematis yang terjadi di wilayah seperti Timor Timur, Papua, dan Aceh. Berbagai laporan resmi, baik dari lembaga nasional maupun internasional, telah mendokumentasikan peristiwa-peristiwa ini, namun proses penegakan hukum dan keadilan bagi para korban masih jauh dari harapan.

Soeharto, yang memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade, tidak hanya dikenang sebagai tokoh pembangunan, tetapi juga sebagai figur yang erat dengan praktik represi terhadap kebebasan sipil dan demokrasi. Pada masanya, korban jiwa berjatuhan dalam jumlah besar, banyak orang dinyatakan hilang tanpa kejelasan, dan kebebasan pers sangat dibatasi. Pembreidelan sejumlah media massa besar menjadi bukti nyata bagaimana kritik dan pemberitaan yang kritis terhadap pemerintah dapat dengan mudah dibungkam.