Anggota DPRD DKI Soroti Pungli Rp100 Ribu ke Sopir Bajaj di Tanah Abang

Suara kecaman datang dari anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, atau yang akrab disapa Bang Kent. Ia menyoroti aksi pemalakan yang menimpa sopir bajaj di Tanah Abang. Yang bikin geram, nilai pungutannya tak tanggung-tanggung: seratus ribu rupiah per sopir.

Menurutnya, praktik semacam ini sangat menyengsarakan. Para pengemudi kecil ini hidup dari penghasilan harian yang tak seberapa. Di sisi lain, kejadian ini seperti mencoreng wajah upaya penataan kawasan yang sudah dilakukan pemerintah selama ini.

"Ini jelas merugikan rakyat kecil dan tidak boleh dibiarkan," ujar Kent.

Ia melanjutkan, "Tanah Abang adalah kawasan strategis, sehingga harus bebas dari praktik-praktik tidak terpuji seperti ini." Pernyataan itu disampaikannya pada Senin (13/4/2026).

Kent punya analisis sendiri soal akar masalahnya. Menurut dia, sistem parkir yang belum tertata dengan baik dan transparan jadi salah satu pemicu utama. Solusinya? Ia mendorong penerapan sistem parkir resmi berbasis non-tunai atau cashless di seluruh titik strategis Jakarta, termasuk tentu saja Tanah Abang.

Dengan sistem cashless, semua transaksi akan terekam digital. Alhasil, ruang gerak oknum nakal untuk memalak atau mengelola parkir liar bisa dipersempit.

"Kalau kita sudah menggunakan sistem parkir resmi yang cashless, semuanya akan lebih mudah dikontrol dan dipilah," jelas anggota Komisi C ini.

"Mana yang benar-benar resmi, mana yang liar, itu bisa langsung terlihat. Tidak ada lagi alasan untuk menarik uang secara sembarangan."

Ia juga menyoroti kebiasaan transaksi tunai di lapangan yang menurutnya rentan disalahgunakan. "Kalau masih pakai uang cash, ya sulit membedakan. Siapa saja bisa mengaku sebagai petugas," tegas Kent, yang juga menjabat Ketua IKAL PPRA Angkatan LXII itu.

"Tapi kalau sudah cashless, semua harus masuk sistem. Di luar itu, kita anggap saja parkir liar dan harus ditindak tegas."

Lebih jauh, Kent menekankan peran aparat penegak hukum. Ia minta Pemprov DKI berkolaborasi dengan kepolisian untuk menindak tegas pelaku. Baginya, ini bukan lagi pelanggaran biasa, tapi sudah masuk ranah premanisme dan tindak pidana.

"Satpol PP, Dishub, dan aparat kepolisian harus turun tangan," tegasnya. "Lakukan patroli rutin, dan tindak pelakunya agar ada efek jera."

Pengawasan di titik-titik rawan, khususnya di sekitar Tanah Abang, harus diperkuat. Satpol PP, dalam pandangannya, punya peran kunci untuk menegakkan perda dan menjaga ketertiban.

"Satpol PP harus lebih aktif lagi. Pastikan hanya parkir resmi yang beroperasi. Kalau ada yang memungut di luar sistem, itu harus langsung ditindak di tempat," ucap Kent.

Koordinasi yang intens antara Pemprov DKI, kepolisian, dan Satpol PP sangat ia harapkan. Tanpa itu, penanganan pungli sulit berjalan efektif dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, bagi Bang Kent, ini bukan cuma soal parkir yang rapi. Ini soal rasa aman dan keadilan bagi warga, terutama mereka yang hidupnya pas-pasan.

"Kita ingin sopir bajaj dan masyarakat merasa aman, tidak ada lagi tekanan atau pungutan yang tidak jelas," tutupnya. "Ini soal keberpihakan kepada rakyat kecil."