Evaluasi Kebijakan Kemenkum Kalbar Capai Hasil Final, Siap Jadi Dasar Rekomendasi

BSK memberikan apresiasi tinggi kepada Kanwil Kalimantan Barat atas capaian pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang sangat signifikan. Tahun ini, seluruh 15 pemerintah daerah di Kalimantan Barat berpartisipasi dalam pengisian data dukung IRH, dengan hasil yang mengesankan: 14 daerah memperoleh nilai istimewa dan 1 daerah memperoleh nilai sangat baik.

Komitmen Peningkatan Kualitas Implementasi Kebijakan

Jonny Pesta Simamora menegaskan, "Capaian IRH yang sangat istimewa ini merupakan hasil kerja konsisten seluruh jajaran. Kami terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan agar kehadiran Kementerian Hukum benar-benar memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat."

Perubahan Pelaksanaan IRH Mulai 2026

BSK juga menyampaikan informasi penting bahwa mulai tahun 2026, pelaksanaan IRH akan dilanjutkan oleh BPHN, sementara regulasi indikator penilaian baru akan diterapkan mulai tahun 2027.

Melalui pertemuan ini, Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, dan memastikan pelaksanaan strategi kebijakan berjalan efektif serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.