Kritik Anies Baswedan Soal Proyek Kereta Cepat WHOOSH: Utang Rakyat vs Manfaat Terbatas
Mantan Calon Presiden 2024 Anies Baswedan mengkritik proyek kereta cepat China Indonesia (KCIC) WHOOSH Jakarta-Bandung yang menuai respons dari pihak pendukung Prabowo Subianto. Kritik ini menyoroti penggunaan anggaran negara untuk proyek infrastruktur berbiaya besar di tengah tekanan hidup masyarakat.
Dalam acara Pelantikan DPW Gerakan Rakyat Sumatera Barat dan Dialog Kebangsaan Vox Populi Suara Rakyat di Padang, Selasa (4/11/2025), Anies menegaskan pemerintah seharusnya memprioritaskan belanja pada program yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat, bukan sekadar proyek seremoni atau pencitraan.
"Dalam kondisi tekanan hidup seperti ini, negara tidak boleh sibuk mengejar seremoni dan proyek-proyek yang berbiaya besar, tapi manfaatnya belum tentu dirasakan oleh rakyat," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Anies menyoroti ketimpangan kebijakan dalam proyek KCIC WHOOSH, dimana beban utang mencapai Rp116 triliun ditanggung seluruh rakyat Indonesia, sementara manfaat langsungnya hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat di wilayah tertentu.
"Kita ingat pernah ada pembangunan kereta cepat dari Jakarta ke Bandung. Yang menanggung adalah rakyat dari Sabang sampai Merauke, yang merasakan hanya sebagian. Inilah contohnya," jelas Anies.
Menurut analisis Anies, proyek-proyek semacam ini menimbulkan ketidakadilan ekonomi dan tidak sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan. Ia menekankan bahwa setiap program yang menggunakan uang rakyat harus dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia secara merata.
Artikel Terkait
Polisi Tetapkan Direksi dan Dua Perusahaan Pembayaran sebagai Tersangka Kasus Judi Online Hot 51, Uang Haram Capai Rp559,8 Miliar
BPS Dihujat Warganet karena Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026 Dianggap Terlalu Privat
Perempuan di Bandung Alami Penyekapan dan Kehilangan Penglihatan, Pakar Soroti Pentingnya Pendidikan Cegah Kekerasan Gender
Empat Calon Manajer Koperasi Desa Tewas saat Latihan Kemiliteran, Publik Soroti Prosedur Keselamatan