Majelis Arah Indonesia Resmi Diluncurkan, Hadir sebagai Wadah Pemikiran Ulama dan Intelektual di Tengah Dinamika Kebangsaan

Sebuah wadah baru yang menghimpun ulama dan intelektual resmi diperkenalkan ke publik pada Kamis (25/6/2026), bertepatan dengan 10 Muharram 1448 Hijriah atau Hari Asyura. Bernama Majelis Arah Indonesia (MAI), organisasi ini lahir dengan misi memberikan arah pemikiran dan solusi atas berbagai persoalan kebangsaan serta keumatan yang dinilai semakin kompleks.

Juru Bicara MAI, Ustaz Fahmi Salim, menjelaskan bahwa pemilihan momentum 10 Muharram bukanlah tanpa alasan. Hari Asyura, menurutnya, secara historis identik dengan kemenangan kebenaran atas kebatilan dan menjadi titik balik perjuangan.

“Hari Asyura bukan sekadar pergantian kalender, tetapi momentum historis tentang kemenangan kebenaran atas kebatilan dan penentuan arah baru. Karena itu, Majelis Arah Indonesia hadir bukan untuk menambah kebisingan politik, melainkan menawarkan arah pemikiran di tengah dinamika kebangsaan yang semakin kompleks,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Fahmi menilai kondisi demokrasi Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan serius. Fungsi pengawasan terhadap pemerintah, katanya, melemah akibat dominasi koalisi besar di parlemen. Di sisi lain, kritik terhadap kebijakan pemerintah lebih banyak disalurkan melalui demonstrasi dan media sosial, yang justru kerap memicu polarisasi di tengah masyarakat. Dalam situasi seperti ini, ia meyakini umat Islam membutuhkan panduan yang jernih dan objektif tanpa dibayangi kepentingan politik praktis.

“Umat tidak ingin hanya dimobilisasi kemarahannya, tetapi juga tidak ingin dininabobokan untuk menerima seluruh kebijakan tanpa sikap kritis. Karena itu diperlukan panduan moral yang mampu mendudukkan persoalan secara adil,” kata Fahmi.

Atas dasar itulah MAI memosisikan diri sebagai institusi masyarakat sipil yang berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan kelompok-kelompok kritis di masyarakat. Fahmi menegaskan, organisasi ini tidak lahir sebagai kelompok oposisi yang selalu menolak pemerintah, pun bukan sebagai pendukung yang selalu membenarkan kebijakan.

“MAI hadir sebagai mitra strategis sekaligus sparing partner pemerintah. Ketika kebijakan membawa kemaslahatan, kami akan mendukung secara objektif. Namun apabila terdapat kebijakan yang dinilai mencederai keadilan atau nilai-nilai keumatan, kami akan menyampaikan kritik dengan argumentasi ilmiah, berbasis data, dan berlandaskan nilai-nilai Islam,” jelasnya.

Pendekatan kritis-konstruktif ini, menurut Fahmi, diharapkan mampu memindahkan perdebatan publik dari sekadar sentimen politik menuju diskusi yang berbasis gagasan dan solusi.

Empat pilar gerakan

Ke depan, MAI akan menjalankan empat pilar utama gerakan. Salah satunya melalui MAI Policy Center yang bertugas menyusun rekomendasi kebijakan atau white paper terhadap isu-isu strategis nasional dan persoalan keumatan yang berkaitan dengan kebijakan negara. Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain toleransi umat beragama, bela negara, ketahanan pangan, kedaulatan ekonomi, penguatan ekonomi syariah, digitalisasi UMKM umat, advokasi masyarakat marginal, serta berbagai isu sosial lainnya.

Selain itu, MAI juga akan mengoptimalkan ekosistem digital untuk menghadirkan panduan keumatan yang edukatif. Langkah ini diharapkan dapat mendorong penguatan literasi masyarakat dalam menyikapi dinamika sosial dan politik secara lebih dewasa.

Fahmi menekankan bahwa keberhasilan MAI tidak diukur dari intensitas tampil di ruang politik, melainkan dari sejauh mana gagasan dan rekomendasinya dapat menjadi bagian dari kebijakan publik yang membawa manfaat bagi masyarakat.

“Kami berharap mampu membangun jaringan ulama dan intelektual di seluruh Indonesia serta menjaga kepercayaan publik melalui kerja-kerja yang berbasis ilmu pengetahuan, nilai-nilai keislaman, dan kepentingan bangsa,” ujarnya.

Pada peluncurannya, MAI memperkenalkan Dewan Presidium yang terdiri atas sejumlah ulama, akademisi, dan tokoh masyarakat. Mereka adalah Ustaz Abdul Somad, Ustaz Das’ad Latif, Ustaz Fahmi Salim, Irfan Syauqi Beik, Iwel Sastra, KH Nonop Hanafi, Ustaz Slamet Ma’arif, dan KH Toha Yusuf Zakariya. MAI mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat luas, untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan bermartabat.