Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengalihkan pengelolaan transportasi laut dari Dinas Perhubungan ke Transjakarta. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi dan menekan tarif penyeberangan menuju Kepulauan Seribu.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa tarif penyeberangan akan menjadi lebih murah jika dikelola oleh badan usaha milik daerah tersebut. Konsep peralihan ini tengah dimatangkan, dengan target layanan dapat dinikmati masyarakat pada 2027.
"Nanti mekanismenya sedang dimatangkan karena harus mengubah Perda, Pergub, dan nanti berapa tarifnya, yang pasti tarifnya akan lebih murah kalau dikelola secara profesional seperti apa yang dilakukan saat ini di Transjakarta," ujar Pramono di Jakarta Utara, Senin (10/8/2026).
Selama ini, transportasi penyeberangan dari daratan Jakarta ke Kepulauan Seribu dikelola oleh Dinas Perhubungan, dengan melibatkan pelaku transportasi yang sebagian besar merupakan warga setempat. Menurut Pramono, pengelolaan tersebut dinilai tidak efisien jika dibandingkan dengan kinerja Transjakarta.
"Kami melihat ini menjadi sangat tidak efisien karena pengalaman yang ada di Jakarta sendiri, di perkotaan maksudnya, di lima wilayah yang ada, performa dari Transjakarta sekarang ini sangat baik," jelasnya.
Transjakarta saat ini mengelola lebih dari 10.000 bus dengan jumlah penumpang yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan Transjakarta. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pramono memutuskan untuk menyerahkan pengelolaan transportasi dari Jakarta daratan ke Kepulauan Seribu kepada Transjakarta.
Artikel Terkait
Polusi Udara Jakarta Disorot Usai Laga AC Milan vs Chelsea, Pemprov Siapkan Hujan Buatan
AHY Ungkap Cita-cita Jadi Gubernur Jakarta di Hadapan Pramono Anung
DPRD DKI Dukung Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu oleh TransJakarta, dengan Sejumlah Catatan
Pemprov DKI Alihkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta