BPS Dihujat Warganet karena Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026 Dianggap Terlalu Privat

Badan Pusat Statistik (BPS) tengah menghadapi gelombang kritik dari warganet terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Sejumlah pertanyaan yang diajukan dalam sensus tersebut dinilai terlalu privat dan di luar kewajaran, memicu reaksi negatif yang masif di media sosial. Melalui unggahan di laman Facebook resminya, BPS berusaha meluruskan persepsi publik dengan menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan semata-mata untuk kepentingan statistik nasional.

Dalam pernyataan yang dipublikasikan akun resmi BPS, lembaga tersebut menjelaskan bahwa tujuan utama sensus adalah untuk memahami karakteristik, kapasitas, dan kegiatan usaha masyarakat secara utuh. BPS menekankan bahwa pendataan dilakukan untuk mencatat kondisi riil di lapangan, bukan untuk menghakimi atau mengekspos individu. "BPS mencatat untuk memahami, bukan untuk menghakimi," tulis BPS dalam unggahannya.

Pihak BPS juga menegaskan bahwa hasil akhir dari sensus ini adalah data statistik agregat. Tidak ada identitas pribadi, nilai usaha milik responden tertentu, maupun informasi individu yang akan dipublikasikan. Semua data, menurut BPS, akan diolah menjadi angka-angka yang menggambarkan kondisi ekonomi secara umum dan digunakan untuk kepentingan publik.

Meski demikian, penjelasan tersebut belum mampu meredam kekhawatiran warganet. Komentar-komentar yang membanjiri unggahan BPS nyaris semuanya bernada negatif. Banyak pengguna yang mempertanyakan urgensi pertanyaan-pertanyaan sensitif yang diajukan dalam sensus, seperti rincian aset usaha hingga data pribadi yang dianggap tidak lazim. Sebagian lainnya menyuarakan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan data di tengah maraknya kasus kebocoran informasi digital.

BPS sendiri mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam sensus dengan semangat kebersamaan. Lembaga itu mengusung tagar MencatatEkonomiIndonesia sebagai kampanye untuk mendorong kesadaran publik akan pentingnya data ekonomi yang akurat. "Mari sama-sama memahami dan berpartisipasi," demikian imbauan BPS.

Respons negatif yang mendominasi kolom komentar menjadi catatan tersendiri bagi BPS. Ke depannya, lembaga statistik ini mungkin perlu merumuskan strategi komunikasi yang lebih transparan dan membangun kepercayaan publik, terutama dalam menjelaskan urgensi dan perlindungan data dari setiap pertanyaan yang diajukan dalam sensus.