Wakil Kepala Daerah Dinilai Tidak Relevan, Ini Penjelasan Ahli

Jakarta - Posisi wakil kepala daerah, termasuk wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota, dinilai sudah tidak relevan dalam sistem pemerintahan saat ini. Pendapat ini disampaikan oleh Dr. Widodo Sigit Pudjianto, Advokat sekaligus Wakil Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI Angkatan XLIX (IKAL 49).

Alasan Yuridis Penghapusan Wakil Kepala Daerah

Menurut Widodo, jabatan wakil kepala daerah tidak diamanatkan oleh UUD 1945. "Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 hanya menyebutkan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagai kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis. Tidak ada perintah konstitusional tentang keberadaan wakil kepala daerah," jelasnya melalui wawancara telepon, Minggu (2/11/2025).

Widodo yang merupakan mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa posisi wakil kepala daerah hanya muncul sebagai turunan administratif dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Masalah Efisiensi Birokrasi dan Anggaran

Keberadaan wakil kepala daerah dinilai menimbulkan inefisiensi birokrasi dan pemborosan anggaran. Widodo mengungkapkan data mengejutkan dari era Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang menunjukkan 95 persen kepala daerah dan wakilnya mengalami pecah kongsi di tengah masa jabatan.

"Ketika terjadi konflik, kontribusi wakil kepala daerah menjadi nol. Mereka hanya menerima pekerjaan yang di-order dari kepala daerah tanpa pembagian kewenangan yang jelas," tegas Widodo.

Beban Anggaran yang Signifikan

Dari sisi anggaran, keberadaan 447 wakil kepala daerah di seluruh Indonesia memberatkan keuangan daerah. Widodo menghitung, dengan asumsi gaji dan tunjangan Rp150 juta per bulan per wakil kepala daerah, negara harus mengeluarkan miliaran rupiah setiap bulannya.

"Anggaran ini seharusnya bisa dialihkan untuk program pengentasan kemiskinan dan pelayanan publik yang lebih prioritas," ujarnya.

Kepentingan Politik di Balik Jabatan Wakil

Widodo menilai jabatan wakil kepala daerah lebih didorong kepentingan politik daripada pertimbangan efisiensi birokrasi. "Alasan politis seperti biaya Pilkada yang mahal jika tidak ada wakil menjadi pertimbangan utama, bukan alasan ilmiah atau efisiensi," katanya.

Oleh karena itu, Widodo secara tegas mendukung penghapusan jabatan wakil kepala daerah untuk menciptakan pemerintahan yang pro-rakyat, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.