Dampak Kerusakan Alam Akibat Tambang: Pencemaran hingga Ketimpangan Sosial

Seorang Gus ternama baru-baru ini duduk bersama Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Momen ini seharusnya menjadi kesempatan strategis untuk menyampaikan beberapa fakta kritis mengenai industri pertambangan di Indonesia.

Dampak Lingkungan yang Mengkhawatirkan dari Aktivitas Tambang

Kerusakan alam akibat pertambangan dan hilirisasi telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Berikut adalah beberapa dampak langsung yang dirasakan masyarakat:

• Pencemaran Laut: Limbah tambang mencemari perairan laut, menyebabkan ikan-ikan bermigrasi ke tengah laut. Akibatnya, para nelayan tradisional terpaksa berlayar lebih jauh dari pantai untuk mencari hasil tangkapan, yang meningkatkan biaya operasional dan risiko keselamatan.
• Pencemaran Sungai dan Air Bersih: Sungai-sungai di sekitar area tambang turut tercemar limbah logam berat. Masyarakat kehilangan akses terhadap air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, dan kesehatan mereka terancam oleh konsumsi air yang telah terkontaminasi.

Masalah Sosial dan Ekologis Lainnya

Selain pencemaran, aktivitas tambang memicu masalah kompleks lainnya:

• Banjir akibat Penggundulan Hutan: Pembukaan lahan untuk pertambangan di daerah hulu menghilangkan fungsi hutan sebagai daerah resapan air. Hal ini menjadi pemicu utama banjir yang kerap melanda pemukiman warga di sekitar tambang.
• Ketimpangan Kekayaan dan Kepemilikan Tanah: Terjadi jurang pemisah yang lebar antara konglomerat pemilik tambang dengan rakyat jelata. Kepemilikan tanah dan sumber daya yang timpang semakin meminggirkan masyarakat lokal.

Bagi yang memerlukan data pendukung, terdapat buku yang dapat dijadikan referensi untuk membuktikan bahwa dalam praktiknya, banyak aturan yang dilanggar, dan seperti biasa, masyarakat kelas bawah yang paling dirugikan.

Seruan untuk Peran Aktif Tokoh Agama

Sudah seharusnya tokoh agama turut aktif mengingatkan para pemangku kebijakan, yang bertanggung jawab atas kerusakan alam ini, untuk melakukan koreksi mendasar terhadap kebijakan-kebijakan yang diterbitkan. Dukungan juga harus diberikan kepada masyarakat akar rumput yang menjadi korban dalam setiap konflik agraria dan merasakan dampak buruk operasi tambang.

Dalam konteks ini, kaidah fikih "Menghindari bahaya didahulukan dari mencari manfaat" menjadi sangat relevan. Prinsip ini seharusnya menjadi panduan dalam menimbang kebijakan pertambangan, kecuali jika suara kebenaran telah dibungkam oleh kepentingan atas hasil tambang.

(Fahmi Hasan Nugroho)

🧐🧐🧐 pic.twitter.com/moJDMBtA8Y

— BP™ (@BangPino__) November 1, 2025