Kritik Khozinudin ke MUI: Dukung Dewan Perdamaian Trump, Legitimasi Kezaliman Israel?

Dukung Dewan Perdamaian Trump, Ahmad Khozinudin Sindir MUI: Legitimasi Kezaliman Israel?

Kritik pedas datang dari advokat dan aktivis Ahmad Khozinudin. Sasaran utamanya? Sikap Majelis Ulama Indonesia yang mendukung langkah Indonesia bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump. Menurut Khozinudin, dukungan itu berbahaya. Alih-alih membawa perdamaian, ia menilai langkah itu justru berpotensi melegitimasi kezaliman Israel terhadap Palestina.

Dalam opininya yang ramai dibicarakan, Khozinudin membandingkan dua momen pertemuan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu berdekatan. Yang pertama, pertemuan dengan sejumlah aktivis pada akhir Januari. Menurutnya, dari pertemuan itu ada respons konkret. Misalnya, terkait aspirasi agar tak ada kriminalisasi terhadap warga yang menyuarakan pendapat, khususnya soal isu lama dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo.

"Presiden terlihat mendengar dan mengapresiasi aspirasi aktivis, lalu menindaklanjutinya dengan arahan kepada aparat penegak hukum agar berhati-hati," tulis Khozinudin, Rabu (4/2/2026).

Ia melihat ada indikasi dampak nyata. Sebut saja pengembalian berkas perkara oleh Kejaksaan Tinggi DKI ke Polda Metro Jaya awal Februari itu. Namun begitu, ceritanya jadi lain saat melihat pertemuan kedua.

Pasca pertemuan Presiden dengan jajaran MUI, terjadi perubahan sikap yang menurutnya serius dan patut dipertanyakan. Dari yang sebelumnya diketahui mengecam, MUI justru menyatakan dukungan terhadap keikutsertaan Indonesia dalam forum bentukan Trump itu.

"Ini perubahan sikap yang serius dan patut dipertanyakan," kata Ahmad.

Bagi Khozinudin, dukungan ini tak punya legitimasi syar'i. Membantu Amerika Serikat yang jelas-jelas berpihak pada Israel, sama saja dengan membantu kezaliman. Titik.

"Dalam perspektif syariat Islam, membantu pihak yang jelas-jelas membela penjajahan dan penumpahan darah adalah perbuatan haram, apa pun dalih kemaslahatannya," tegasnya.

Di sisi lain, ia menilai MUI gagal melakukan pendalaman fakta atau tahkik manath soal tujuan sejati dewan tersebut. Menurut analisisnya, forum itu bukan untuk membebaskan Palestina. Justru sebaliknya, untuk memuluskan kepentingan Israel, termasuk pengusiran warga Palestina dari tanah air mereka sendiri.

Fakta di lapangan pun berbicara. Khozinudin mengingatkan rekam jejak Israel dan AS yang kerap melanggar kesepakatan gencatan senjata. Ia menyebut serangan udara di Al Mawasi, Gaza, akhir Januari lalu yang menewaskan puluhan sipil. Padahal, inisiatif perdamaian saat itu masih terus digaungkan.

"Fakta ini menunjukkan bahwa bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian Trump justru memperkuat legitimasi kejahatan Israel," ujarnya.

Tak cuma dari kacamata agama, langkah ini juga dinilainya bermasalah secara konstitusional. UUD 1945 jelas menolak segala bentuk penjajahan. Dan apa yang dilakukan Israel di Palestina, itu adalah penjajahan dalam bentuknya yang paling nyata. Belum lagi soal prinsip politik luar negeri bebas-aktif yang bisa jadi ternoda.

"Bergabung dengan forum bentukan Trump justru menempatkan Indonesia dalam posisi subordinat di bawah kepentingan Amerika Serikat," kata Ahmad.

Di penutup tulisannya, nada yang digunakan sangat keras. Dukungan MUI disebutnya sebagai bentuk legitimasi terhadap pembantaian. Ia bahkan menyatakan kesiapannya menjadi saksi di hadapan Tuhan atas sikapnya membela Palestina.

"Ini bukan sekadar persoalan politik, tetapi soal tanggung jawab moral, agama, dan kemanusiaan," jelasnya.

Pembahasan ini jelas belum selesai. Dan kritik seperti ini pasti akan terus bergema, menyusul setiap langkah politik yang dianggap mengabaikan penderitaan rakyat Palestina.