KPK Tetapkan Yaqut Tersangka Dugaan Korupsi Kuota Haji

Akhirnya, kabar yang dinanti-nanti itu resmi keluar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka. Penetapan itu dilakukan Jumat lalu, 9 Januari 2026, menyangkut dugaan korupsi kuota haji tahun 2024.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan kabar tersebut.

“Benar,” ucap Fitroh lewat pesan singkatnya kepada media.

Ini jadi puncak dari penyidikan panjang lembaga antirasuah. Fokusnya pada dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembagian kuota haji tambahan. Menurut sejumlah saksi, sinyal keterlibatan pejabat tinggi Kemenag sudah lama tercium.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, pernah mengungkap soal aliran dana tak wajar. Uang dari praktik jual beli kuota itu mengalir dari level bawah hingga ke atas. “Kalau di kementerian, ujungnya ya menteri,” kata Asep beberapa waktu silam.

Penyidik menduga, uang haram itu berasal dari kesepakatan gelap antara oknum di Kementerian Agama dengan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut, transaksi itu terkait pengelolaan kuota tambahan yang diperjualbelikan. KPK pun sudah berkoordinasi dengan PPATK untuk melacak aset-aset hasil kejahatan ini.

Mula-mula Soal Kuota Tambahan

Semua ini berawal dari kebijakan diskresi yang dikeluarkan Yaqut. Dia membagi tambahan kuota haji tahun 2024 sebanyak 20.000 jemaah. Namun, KPK menemukan indikasi pelanggaran UU di sana.

Alokasi kuota tambahan seharusnya 92 persen untuk haji reguler, demi memangkas antrean panjang. Nyatanya, dibagi rata saja: 50 persen untuk reguler, 50 persen untuk haji khusus. Akibatnya, sekitar 8.400 jemaah reguler yang seharusnya berangkat, terpaksa tersingkir. Kerugian negaranya? Diperkirakan tembus lebih dari Rp1 triliun. Angka yang fantastis.

Yaqut Memilih Diam

Yaqut sendiri sudah dua kali diperiksa penyidik KPK. Terakhir pada pertengahan Desember 2025. Usai menjalani pemeriksaan, dia tampak irit bicara. Enggan berkomentar panjang lebar.

“Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik. Untuk detailnya, silakan ditanyakan langsung ke penyidik,” ujarnya kala itu, singkat.

Penetapan ini juga sekaligus menjawab isu keretakan internal pimpinan KPK. Sehari sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sudah menegaskan, pimpinan KPK bulat. Mereka hanya menunggu kelengkapan administrasi, termasuk hitungan kerugian negara dari BPK, sebelum mengumumkan status tersangka. Dan kini, semua sudah jelas.