Whoosh: Jejak Kontroversi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Era Jokowi

Oleh: Edy Mulyadi
Wartawan Senior

Presiden Jokowi kembali memberikan pernyataan mengejutkan mengenai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang terbukti menjadi beban finansial baru bagi negara. Dengan santai ia menyatakan bahwa transportasi massal merupakan layanan publik yang tidak berorientasi pada pencarian laba.

Pernyataan ini berusaha mencitrakan Whoosh sebagai proyek untuk kepentingan rakyat. Padahal fakta sejarah mencatat, proyek ini awalnya diklaim sebagai kemitraan bisnis murni tanpa melibatkan APBN atau uang rakyat. Ketika mengalami kerugian dan terancam gagal bayar, narasinya tiba-tiba bergeser menjadi investasi sosial.

Klaim Pengurangan Kemacetan yang Dipertanyakan

Alasan pembangunan Whoosh untuk mengatasi kemacetan Jakarta-Bandung patut dipertanyakan. Data transportasi menunjukkan kemacetan Jakarta terutama disebabkan mobilitas harian pekerja dengan jarak tempuh sekitar 40 km dari wilayah penyangga seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor.

Kemacetan tidak disebabkan pergerakan orang Bandung yang menempuh 142 km setiap hari ke Jakarta. Klaim Whoosh sebagai solusi kemacetan dinilai sebagai analisis yang keliru dan berpotensi menyesatkan publik.

Proyek Mercusuar dan Debt-Driven Capitalism

Whoosh menjadi contoh nyata debt-driven capitalism, pola pembangunan yang mengandalkan pembiayaan utang. Proyek ini telah menelan pinjaman tambahan hampir Rp7 triliun dari China Development Bank untuk menutup pembengkakan biaya.

Padahal janji awal proyek ini tidak akan membebani APBN. Ketika negara akhirnya menanggung kerugian, hal ini bukan sekadar kegagalan manajerial tetapi juga menyentuh aspek pelanggaran prinsip keuangan negara.

Masalah Keterjangkauan dan Okupansi

Klaim Whoosh sebagai transportasi massal yang disubsidi bertolak belakang dengan kenyataan. Harga tiket berkisar Rp150.000 hingga Rp600.000 membuat layanan ini tidak terjangkau masyarakat menengah ke bawah.

Tingkat okupansi yang stagnan di kisaran 60% hingga Oktober 2025 membuktikan ketidakefektifan proyek dalam mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Pertanyaan tentang keuntungan sosial yang dijanjikan pun mengemuka.

Skema Keuangan yang Merugikan Negara

Skema keuangan Whoosh dinilai menjadikan negara sebagai penanggung kerugian. Pernyataan Menteri Keuangan yang menolak penggunaan APBN untuk menutup utang KCIC menjadi tamparan keras bagi model pembangunan yang tidak transparan.

Pola keuntungan untuk swasta dan kerugian untuk negara dianggap sebagai praktik ekonomi yang tidak sehat dan merugikan kepentingan publik.

Dampak Geopolitik dan Jebakan Utang

Dalam perspektif geopolitik, ketergantungan pada pinjaman Tiongkok melalui proyek Whoosh mengkhawatirkan. Mulai dari infrastruktur hingga energi, Indonesia berisiko terjebak dalam debt trap yang dapat berimplikasi pada tekanan politik dan ekonomi di masa depan.

Masa Depan Keberlanjutan Whoosh

Klaim bahwa kerugian akan mengecil seiring naiknya penumpang diragukan banyak pihak. Dengan beban bunga, depresiasi, dan biaya operasional tinggi, Whoosh diprediksi tidak akan mencapai efisiensi finansial.

Proyek ini berpotensi menjadi beban berkelanjutan yang menyedot dana BUMN, APBN, dan akhirnya uang rakyat. Setiap kilometer rel yang dibangun dengan utang menjadi beban pajak untuk generasi mendatang.

Whoosh akhirnya tidak hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi juga monumen kontroversi kebijakan ekonomi. Di balik narasi investasi sosial tersimpan pertanyaan mendasar tentang prinsip fiskal, transparansi, dan akuntabilitas proyek infrastruktur strategis.

Jakarta, 28 Oktober 2025