Pasar Modal Gemetar, Prabowo Berjanji Perbaiki Tata Kelola Jelang Tenggat MSCI

Goncangan di pasar modal Indonesia pekan lalu benar-benar bikin deg-degan. Index saham anjlok hampir 8% setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) menghentikan index rebalancing untuk saham-saham dalam negeri. Alasannya klasik, tapi serius: soal transparansi dan tata kelola bursa yang dinilai belum memadai.

Nah, respons datang cukup cepat dari Istana. Melalui Menko Perekonomian, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk segera meningkatkan free float dan transparansi kepemilikan saham. Langkah ini langsung diapresiasi oleh Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno.

"Komitmen presiden itu sebagian dari kebijakan yang ditunggu investor, terutama investor asing. Peran mereka di BEI kan nggak main-main," ujar Eddy dalam keterangannya, Minggu (1/2/2026).

Bagi Eddy, momentum untuk berbenah ini sangat krusial. Menurutnya, perbaikan tata kelola adalah kunci utama agar Indonesia tidak kehilangan statusnya sebagai pasar berkembang atau emerging market di mata dunia.

"Cuma dengan memperbaiki tata kelola, transparansi, dan likuiditas, kita bisa hindari penurunan peringkat dari MSCI menjadi frontier market," tegasnya.

Waktunya pun nggak banyak. MSCI memberi tenggat waktu evaluasi sampai Mei 2026. Itu artinya, tinggal hitungan bulan bagi otoritas dan pelaku pasar untuk membuktikan komitmen perbaikan.

"Karena itu, kami mendorong Direksi BEI dan OJK untuk segera bertindak. Jangan sampai telat," katanya lagi.

Dampaknya jelas. Bagi banyak investor global, keputusan MSCI itu bukan sekadar panduan, tapi semacam 'izin untuk berinvestasi'. Faktanya, investor asing memegang sekitar 45% dari total nilai kepemilikan saham di BEI. Jadi, wajar saja kalau keputusan MSCI yang dianggap sebagai 'mosi tidak percaya' itu langsung memicu aksi jual besar-besaran.

Guncangan pasar seperti ini, lanjut Eddy, efeknya bisa luas. Kalau harga saham BUMN anjlok, kekayaan negara ikut terpukul. Tapi yang paling terasa justru di level investor kecil.

"Yang paling terdampak itu investor minoritas. Mereka ini orang-orang biasa yang pakai tabungan atau uang pensiun untuk main saham. Bisa bayangkan kerugiannya?" urainya.

Di sisi lain, ia melihat ada titik terang. Perhatian presiden terhadap perlindungan investor retail dan aset negara dinilai sebagai langkah tepat.

"Kami apresiasi Presiden Prabowo yang perhatikan kepentingan investor kecil dan nilai aset bangsa di BUMN. Sekarang saatnya kerja keras. Nggak ada waktu untuk istirahat," tutup Eddy.

Pesan akhirnya jelas: semua pihak harus bergerak cepat. Tujuannya satu, agar Indonesia lolos dari evaluasi Mei nanti dan punya pasar modal dengan standar internasional yang bisa dibanggakan.