Oegroseno Sindir Era Tito: Polri Rusak Sejak Jokowi Langgar Senioritas?

Geger Pernyataan Eks Wakapolri Oegroseno: "Kami Sakit Hati, Polri Rusak Sejak Jokowi Angkat Tito"?

Ruangan publik kembali riuh. Penyebabnya, sebuah pernyataan keras yang diduga berasal dari mantan Wakapolri, Komjen Pol (Purn) Oegroseno. Isinya singkat tapi menusuk: "Kami sakit hati, Polri rusak sejak Jokowi angkat Tito?" Kalimat itu, yang beredar luas di beberapa media, langsung memantik perdebatan sengit. Bukan cuma soal siapa yang benar, tapi lebih jauh: bagaimana kita seharusnya melihat institusi penegak hukum ini?

Nah, mari kita telusuri dulu konteksnya. Pernyataan itu menuding ada kemunduran di tubuh Polri, yang menurut Oegroseno bermula dari keputusan Presiden Jokowi mengangkat Jenderal (Purn) Tito Karnavian sebagai Kapolri pada pertengahan 2016 lalu. Oegroseno sendiri bukan baru kali ini melontarkan kritik. Namun, kali ini ia menyebut pengangkatan Tito sebagai sebuah "kesalahan fatal".

Alasannya? Menurut sang mantan jenderal bintang tiga, keputusan itu melangkahi struktur senioritas yang ada. Tito dianggap lebih junior dibanding beberapa perwira tinggi lain saat itu. Hal ini, katanya, menciptakan "luka senioritas" yang dalam di kalangan internal. Rasa ketidakadilan itu kemudian membuka pintu bagi politisasi dan menggerogoti netralitas Polri.

Memang, saat itu prosesnya tak sepenuhnya mulus. Nama Tito Karnavian tidak masuk dalam daftar calon yang diajukan oleh Wanjakti Polri. Tapi, Presiden Jokowi tetap maju dengan pilihannya, dan DPR pun akhirnya menyetujui.

Di sisi lain, terlepas dari pro-kontra kebenaran pernyataan itu, ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Dari kacamata edukasi hukum, kasus seperti ini menyoroti prinsip-prinsip dasar yang harusnya dijunjung tinggi oleh institusi penegak hukum.

Pertama, soal independensi. Institusi seperti Polri harus bebas dari intervensi politik praktis. Proses pengangkatan pimpinan yang transparan dan berdasarkan meritokrasi adalah kunci. Kalau prinsip ini diabaikan, yang muncul adalah persepsi buruk. Dan persepsi buruk itu bisa merusak legitimasi serta kinerja institusi itu sendiri.

Kedua, ada meritokrasi dan senioritas. Dalam tubuh yang militeristik, hierarki dan disiplin punya peran penting. Memang kemampuan individu patut dihargai. Tapi, melompati struktur yang sudah mapan tanpa alasan yang jelas bisa menimbulkan gejolak. Motivasi anggota bisa turun, harmoni internal terganggu. Aturan main tentang promosi dan penempatan jabatan harus jelas dan ditegakkan secara adil.

Yang ketiga, transparansi. Publik punya hak untuk tahu alasan di balik keputusan strategis negara, terutama yang menyangkut penegak hukum. Akuntabilitas dan keterbukaan adalah pondasi untuk membangun kepercayaan.

Lalu, apa yang bisa dipelajari masyarakat dari gugatan seorang purnawirawan tinggi seperti Oegroseno?

Pertama, kita diajak memahami mekanisme internal sebuah institusi besar. Bagaimana proses pengangkatan Kapolri? Apa peran Wanjakti, Kompolnas, Presiden, dan DPR? Dengan paham mekanisme, masyarakat bisa lebih kritis menilai apakah sebuah keputusan sudah melalui prosedur yang semestinya atau belum.

Kedua, ini juga menunjukkan hak bersuara. Seorang purnawirawan punya hak untuk mengkritik kebijakan publik. Namun, masyarakat perlu cerdas membedakan: mana kritik yang disertai data, mana yang sekadar tuduhan. Kebebasan berekspresi tetap ada batasnya, terutama agar tidak merusak nama baik institusi tanpa dasar yang kuat.

Terakhir, pentingnya fakta. Jangan mudah terpancing judul atau potongan kalimat. Cari konteks lengkapnya. Telusuri data dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini melatih nalar kritis kita dan mencegah kita menyebarkan informasi yang setengah matang.

Pernyataan Oegroseno, mau tak mau, telah membuka ruang diskusi yang luas. Di balik segala perbedaan pandangan, momen ini bisa jadi pelajaran berharga. Bagaimana sebuah keputusan di level puncak bisa berdampak panjang pada integritas dan profesionalisme sebuah institusi. Bagi kita semua, ini kesempatan untuk mendorong Polri yang lebih profesional, netral, dan berintegritas. Karena pada akhirnya, keadilan dan kepastian hukum adalah tujuan kita bersama.

Salam Keadilan,
Adv. Darius Leka, S.H.