Oegroseno Sindir Era Tito: Polri Rusak Sejak Jokowi Langgar Senioritas?

Geger Pernyataan Eks Wakapolri Oegroseno: "Kami Sakit Hati, Polri Rusak Sejak Jokowi Angkat Tito"?

Ruangan publik kembali riuh. Penyebabnya, sebuah pernyataan keras yang diduga berasal dari mantan Wakapolri, Komjen Pol (Purn) Oegroseno. Isinya singkat tapi menusuk: "Kami sakit hati, Polri rusak sejak Jokowi angkat Tito?" Kalimat itu, yang beredar luas di beberapa media, langsung memantik perdebatan sengit. Bukan cuma soal siapa yang benar, tapi lebih jauh: bagaimana kita seharusnya melihat institusi penegak hukum ini?

Nah, mari kita telusuri dulu konteksnya. Pernyataan itu menuding ada kemunduran di tubuh Polri, yang menurut Oegroseno bermula dari keputusan Presiden Jokowi mengangkat Jenderal (Purn) Tito Karnavian sebagai Kapolri pada pertengahan 2016 lalu. Oegroseno sendiri bukan baru kali ini melontarkan kritik. Namun, kali ini ia menyebut pengangkatan Tito sebagai sebuah "kesalahan fatal".

Alasannya? Menurut sang mantan jenderal bintang tiga, keputusan itu melangkahi struktur senioritas yang ada. Tito dianggap lebih junior dibanding beberapa perwira tinggi lain saat itu. Hal ini, katanya, menciptakan "luka senioritas" yang dalam di kalangan internal. Rasa ketidakadilan itu kemudian membuka pintu bagi politisasi dan menggerogoti netralitas Polri.

Memang, saat itu prosesnya tak sepenuhnya mulus. Nama Tito Karnavian tidak masuk dalam daftar calon yang diajukan oleh Wanjakti Polri. Tapi, Presiden Jokowi tetap maju dengan pilihannya, dan DPR pun akhirnya menyetujui.

Di sisi lain, terlepas dari pro-kontra kebenaran pernyataan itu, ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Dari kacamata edukasi hukum, kasus seperti ini menyoroti prinsip-prinsip dasar yang harusnya dijunjung tinggi oleh institusi penegak hukum.

Pertama, soal independensi. Institusi seperti Polri harus bebas dari intervensi politik praktis. Proses pengangkatan pimpinan yang transparan dan berdasarkan meritokrasi adalah kunci. Kalau prinsip ini diabaikan, yang muncul adalah persepsi buruk. Dan persepsi buruk itu bisa merusak legitimasi serta kinerja institusi itu sendiri.

Kedua, ada meritokrasi dan senioritas. Dalam tubuh yang militeristik, hierarki dan disiplin punya peran penting. Memang kemampuan individu patut dihargai. Tapi, melompati struktur yang sudah mapan tanpa alasan yang jelas bisa menimbulkan gejolak. Motivasi anggota bisa turun, harmoni internal terganggu. Aturan main tentang promosi dan penempatan jabatan harus jelas dan ditegakkan secara adil.