Oegroseno Sindir Era Tito: Polri Rusak Sejak Jokowi Langgar Senioritas?

Yang ketiga, transparansi. Publik punya hak untuk tahu alasan di balik keputusan strategis negara, terutama yang menyangkut penegak hukum. Akuntabilitas dan keterbukaan adalah pondasi untuk membangun kepercayaan.

Lalu, apa yang bisa dipelajari masyarakat dari gugatan seorang purnawirawan tinggi seperti Oegroseno?

Pertama, kita diajak memahami mekanisme internal sebuah institusi besar. Bagaimana proses pengangkatan Kapolri? Apa peran Wanjakti, Kompolnas, Presiden, dan DPR? Dengan paham mekanisme, masyarakat bisa lebih kritis menilai apakah sebuah keputusan sudah melalui prosedur yang semestinya atau belum.

Kedua, ini juga menunjukkan hak bersuara. Seorang purnawirawan punya hak untuk mengkritik kebijakan publik. Namun, masyarakat perlu cerdas membedakan: mana kritik yang disertai data, mana yang sekadar tuduhan. Kebebasan berekspresi tetap ada batasnya, terutama agar tidak merusak nama baik institusi tanpa dasar yang kuat.

Terakhir, pentingnya fakta. Jangan mudah terpancing judul atau potongan kalimat. Cari konteks lengkapnya. Telusuri data dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini melatih nalar kritis kita dan mencegah kita menyebarkan informasi yang setengah matang.

Pernyataan Oegroseno, mau tak mau, telah membuka ruang diskusi yang luas. Di balik segala perbedaan pandangan, momen ini bisa jadi pelajaran berharga. Bagaimana sebuah keputusan di level puncak bisa berdampak panjang pada integritas dan profesionalisme sebuah institusi. Bagi kita semua, ini kesempatan untuk mendorong Polri yang lebih profesional, netral, dan berintegritas. Karena pada akhirnya, keadilan dan kepastian hukum adalah tujuan kita bersama.

Salam Keadilan,
Adv. Darius Leka, S.H.